[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0494fca-6c0a-47fc-8746-20b5ee0efdd8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas untuk Belanja Wajib dan Mengikat Sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-02-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru","place_of_enactment","Dobo","theme","Pengeluaran Kas untuk Belanja Wajib dan Mengikat Sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengeluaran Kas Sebelum Penetapan APBD
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, BD. No. 2021/7, LL Kab Kep Aru : 8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengeluaran Kas untuk Belanja Wajib dan Mengikat Sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menjamin kelancaran tugas-tugas Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru, maka perlu melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dilakukan m ndahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan Pasal 24 ayat (6), Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan tentang Pengelolaan Kas Untuk Belanja Wajib dan Mengikat Sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tentang Pengelolaan Kas Untuk Belanja Wajib dan Mengikat Sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengeluaran kas untuk belanja wajib dan mengikat sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kepulauan Aru. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintahan daerah sebelum APBD ditetapkan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Klasifikasi Belanja: Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum APBD ditetapkan. Belanja wajib dan mengikat meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.
Pelaksanaan: Setiap Perangkat Daerah diberikan Uang Persediaan (UP) sebesar 1/12 dari pagu belanja wajib dan mengikat setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan. BUD menerbitkan SPD berdasarkan ketersediaan kas dan Anggaran Kas setiap Perangkat Daerah. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP dan SPP LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
Pertanggungjawaban: Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang secara administratif kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD dan secara fungsional kepada BUD.

Peraturan ini memberikan panduan rinci mengenai jenis-jenis belanja yang termasuk dalam kategori wajib dan mengikat, serta mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas sebelum penetapan APBD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ARU ISLANDS
MALUKU PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF ARU ISLANDS
NUMBER 7 OF 2021
CONCERNING
CASH DISBURSEMENT FOR MANDATORY AND BINDING EXPENDITURES
BEFORE THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ARU ISLANDS,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0494fca-6c0a-47fc-8746-20b5ee0efdd8","actionData","errors"]