[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0485b9d-7437-413e-9fea-21fd1a52c674","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sibolga","place_of_enactment","Sibolga","theme","Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/No.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019\r\n
ABSTRAK:	\n \n pala daerah wajib mengajukan rancangan Perda\r\ntentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen\r\npendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang\r\nditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan\r\nuntuk memperoleh persetujuan bersama;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja\r\nPemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan ke\r\ndalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan\r\nPlafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara\r\nPemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nKota Sibolga Tahun Anggaran 2019; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang\r\nPembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam\r\nLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4421);\r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4438) ;\r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5049);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor137, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4575);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar\r\nAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6041);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6057);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018tentang\r\nPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33);\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\nsebagaimana telah diubah beberapa keli terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 310;\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013\r\ntentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis\r\nAkrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2013 Nomor1425);\r\n16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun\r\n2009 Nomor 8);\r\n17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang\r\nPembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran\r\nDaerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12); \n Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan\r\nbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan\r\nPeraturan Wali kota. \n 6 Hlm, Lamp: I-XIII \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2019. APBD ini mencakup pendapatan daerah sebesar Rp. 673.500.263.135,58 dan belanja daerah sebesar Rp. 670.105.520.417,95, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 3.394.742.717,63. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 1.151.639.045,37 dan pengeluaran sebesar Rp. 4.546.381.763,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. (3.394.742.717,63).

\n\n

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

\n\n

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

\n\n

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dan pengeluaran yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

\n\n

Penjabaran lebih lanjut mengenai APBD akan diatur dengan Peraturan Walikota.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SIBOLGA
NORTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIBOLGA CITY
NUMBER 5 OF 2018
ABOUT
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2019

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF SIBOLGA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 as last amended by Law Number 9 of 2015, the Regional Head is obliged to submit a draft Regional Regulation concerning the APBD accompanied by explanations and supporting documents to the DPRD in accordance with the time specified by the statutory regulations to obtain joint approval;
that the Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted as referred to in letter a, is a manifestation of the Regional Government Work Plan for Fiscal Year 2019 which is elaborated into the General Policy of the APBD Budget and the Priorities and Budget Ceiling that have been jointly agreed upon

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0485b9d-7437-413e-9fea-21fd1a52c674","actionData","errors"]