[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0434386-927a-4a18-a774-52dd96a93f99","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perbuatan Tuna Susila bertentangan dengan ajaran agama dan falsafah negara yang merupakan persoalan bagi kehidupan \r\nmasyarakat yang harus dicegah sertaditanggulangi dengan mengutamakan pendekatan moral dan pembinaan;\r\nBahwa dengan meningkatnya kuantitas masalah sosial tunasusila dimasyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial, hal ini berdampak negatif bagi ketentraman dan ketertiban umum sehingga diperlukan tindakan dan penanganan yang terpadu;\r\nBahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencegahan, Larangan, dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi perkembangan Darah sehingga perlu diganti;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila. \n Dasar Hukum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010.\r\n \n Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila, dengan sistematika;\r\nKetentuan Umum;\r\nTugas dan Kewenangan;\r\nPencegahan;\r\nPenanggulangan;\r\nPemeriksaan Kesehatan;\r\nPeran Serta Masyarakat;\r\nSanksi Administratif;\r\nPenyidikan;\r\nSanksi Pidana; dan\r\nKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencegahan, Larangan, dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 56).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tuna susila di Kabupaten Balangan. Latar belakangnya adalah bahwa perbuatan tuna susila bertentangan dengan ajaran agama dan falsafah negara, serta adanya peningkatan masalah sosial tuna susila yang berdampak negatif pada ketentraman dan ketertiban umum.

Ketentuan Substansial:

Bupati memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta mencegah dan menanggulangi aktivitas tuna susila. Pencegahan dilakukan secara berkesinambungan melalui pemetaan lokasi rawan, pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat, dan patroli periodik. Penanggulangan meliputi identifikasi aktivitas tuna susila oleh Satpol PP di berbagai lokasi yang dicurigai. Penindakan dilakukan terhadap tuna susila yang terjaring razia, meliputi pengamanan, pendataan, pemberian surat peringatan, dan penandatanganan surat pernyataan. Peraturan ini juga mengatur larangan terhadap sarana dan prasarana praktik tuna susila, serta pemeriksaan kesehatan (HIV/AIDS) bagi tuna susila yang terjaring razia.

Masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan tuna susila dengan mencegah praktik tuna susila di lingkungannya dan melaporkan aktivitas tersebut kepada Satpol PP. Peraturan ini juga mengatur sanksi administratif bagi aparatur yang melanggar ketentuan razia.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Tuna Susila yang sudah pernah terjaring razia atau yang telah direhabilitasi dan tetap melakukan ativitas Tuna Susila dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).\n2. Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diancam pidana penjara paling tinggi 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BALANGAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2021
CONCERNING
PREVENTION AND MANAGEMENT OF PROSTITUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

Considering :

that Prostitution is contrary to religious teachings and the state philosophy which is a problem for the life of the community that must be prevented and overcome by prioritizing moral approaches and development;
that with the increasing quantity of social problems of prostitution in the community that are not in accordance with religious norms, legal norms and social norms, this has a negative impact on public peace and order so that integrated actions and handling are needed;
that Regional Regulation Number 11 of 2009 concerning Prevention, Prohibition, and Management of Prostitution is no longer in accordance with laws and regulations and the conditions for the development of Blood so it needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0434386-927a-4a18-a774-52dd96a93f99","actionData","errors"]