[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0421367-9cfc-4bd5-a4cb-a7de42e4fe74","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-05-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Keterbukaan Informasi Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keterbukaan informasi publik
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/No.1, https://jdih.semarangkota.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Keterbukaan Informasi Publik
ABSTRAK:	\n \n bahwa hak memperoleh informasi merupakan bagian dari\r\nhak asasi manusia sebagai wujud penghargaan terhadap\r\nkedaulatan rakyat; bahwa untuk mewujudkan salah satu prinsip tata kelola\r\npemerintahan daerah yang baik, diperlukan keterbukaan\r\ninformasi publik yang terbuka, bersih, dan bertanggung\r\njawab; bahwa untuk memberi arah, landasan, dan kepastian\r\nhukum untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik\r\ndiperlukan pengaturan tentang keterbukaan informasi\r\npublik di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan\r\nInformasi Publik; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Informasi Publik, Badan Publik, Kelembagaan PIPD, Komisi Informasi Daerah, Hak dan Kewajiban, Standar Layanan, Keberatan dan Sengketa Informasi, Laporan, Monitoring dan Evaluasi, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2025. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan badan publik. Tujuannya adalah untuk menjamin hak setiap orang untuk mengetahui informasi publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, nondiskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek keterbukaan informasi publik, termasuk:

Definisi dan klasifikasi informasi publik (informasi yang dibuka dan informasi yang dikecualikan).
Jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat.
Badan publik yang wajib menerapkan keterbukaan informasi.
Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Pembentukan Komisi Informasi Daerah.
Hak dan kewajiban pemohon informasi dan badan publik.
Standar layanan informasi publik.
Mekanisme pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
Pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi.
Pemberian penghargaan kepada badan publik yang berkinerja baik.
Peran serta masyarakat dalam keterbukaan informasi.
Pendanaan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi.

Peraturan ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

","transitional_provisions","sanctions","1. Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.\n2. Badan Publik yang tidak melaksanakan ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SEMARANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 1 OF 2025
on
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that the right to obtain information is part of human rights as a form of respect for people's sovereignty;
that in order to realize one of the principles of good regional governance, open, clean and responsible public information disclosure is required;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty for the realization of public information disclosure, it is necessary to regulate public information disclosure in the region;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Public Information Disclosure;

Bearing in Mind / Having Regard to :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0421367-9cfc-4bd5-a4cb-a7de42e4fe74","actionData","errors"]