[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0402a9f-9e64-4edb-931d-0bef7211f53b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN\r\nDALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2005","number","29","year","2005","published_date","2005-09-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN\r\nDALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2005/NO.29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN\r\nDALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,\r\npelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di\r\nkabupaten luwu timur diperlukan perangkat Kecamatan\r\nsebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah kabupaten\r\nluwu timur. \n 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang pokok-pokok\r\nKepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169,\r\ntambahan lembaran Negara nomor 3890) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999;\r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan\r\nkabupaten luwu timur dan mamuju utara di Propinsi Sulawesi\r\nSelatan (lembaqran Negara republik indonesia tahun 2003\r\nnomor 27, tambahan lembaran negara nomor 4270;\r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan\r\nperaturan perundang-undangan (lembaran Negara tahun 2004\r\nnomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 );\r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan\r\ndaerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan\r\nlembaran Negara nomor 4437);\r\n5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan\r\nkeuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah\r\n(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor4438);\r\n6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang\r\nkewenangan propinsi sebagai daerah Otonom (lembaran\r\nNegara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara\r\nnomor 3952);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman\r\norganisasi perangkat daerah (lembaran Negara RI tahun 2003\r\nnomor 14, tambahan lembaran Negara nomor 4262 );\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang\r\nWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor\r\n15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);\r\n9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004\r\ntentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.\r\n \n Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung\r\njawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.\r\nCamat mempunyai tugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati\r\nluwu timur. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2005. \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2005 ini mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur, yang memerlukan perangkat kecamatan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.

Peraturan ini menetapkan bahwa kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan sebagai perangkat daerah. Susunan organisasi pemerintahan kecamatan terdiri atas Camat, Sekretaris Camat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Pendidikan dan Kesehatan, Desa, Kelurahan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Camat memiliki tugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Luwu Timur, serta mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat. Sekretariat kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris, sementara seksi adalah unsur teknis yang dipimpin oleh seorang kepala seksi. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER: 29 YEAR 2005
CONCERNING
FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES OF SUB-DISTRICTS
WITHIN THE LUWU TIMUR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to carry out the government administration, implementation of development and community development in the Luwu Timur Regency, a Sub-district apparatus is required as an element of the regional government of the Luwu Timur Regency;
that for the purpose referred to in letter a above, it is deemed necessary to establish the organization and work procedures of the sub-district within the Luwu Timur Regency which is stipulated by a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 08 of 1974 concerning the Main Principles of Civil Servants (State Gazette of 1999 number 169, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0402a9f-9e64-4edb-931d-0bef7211f53b","actionData","errors"]