[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0311f4f-1d85-47b1-a5f3-f29687af39ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENANAMAN MODAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-05-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ende","place_of_enactment","Ende","theme","PENANAMAN MODAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemerintah kabupaten ende
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANAMAN MODAL\r\n
ABSTRAK:	\n \n Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.\r\nUntuk meningkatkan iklim yang kondusif di bidang penanaman modal, maka perlu diciptakan kemudahan pelayanan kepada penanam modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Ende menjadi daerah yang memiliki daya tarik untuk penanam modal.\r\n \n 1.\tUndang-Undang Dasar 1945\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n5.\tPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah\r\n6.\tPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal\r\n7.\tPeraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n8.\tPeraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende\r\n9.\tPeraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031\r\n \n PENANAMAN MODAL, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas, Tujuan dan Sasaran Penanaman Modal\r\n3.\tBidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha\r\n4.\tPerencanaan dan Pengembangan\r\n5.\tPromosi Penanaman Modal\r\n6.\tPenyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah\r\n7.\tHak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab\r\n8.\tPelayanan Penanaman Modal\r\n9.\tFasilitas Penanaman Modal\r\n10.\tPeran Serta Masyarakat\r\n11.\tPengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal\r\n12.\tSanksi Administratif\r\n13.\tKetentuan Peralihan\r\n14.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing dunia usaha daerah dan nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup:

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau usaha perorangan. PMA wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia.
Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah.
Pemerintah Daerah menyusun peta penanaman modal daerah dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal.
Pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
Penanam modal berhak mendapat kepastian hukum, informasi, pelayanan, dan fasilitas. Mereka berkewajiban menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial, membuat laporan kegiatan, menghormati budaya masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Pemerintah Daerah berhak menerima laporan kegiatan penanaman modal, meminta pelaksanaan tanggung jawab sosial, menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat, dan membatalkan persetujuan jika kewajiban tidak dipenuhi.
Pemerintah Daerah wajib memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal, menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha, serta memfasilitasi mediasi perselisihan.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal.
Penanam modal dapat mengajukan izin penanaman modal kepada Bupati, termasuk pendaftaran, izin prinsip, izin usaha, izin lokasi, IMB, izin gangguan, dan TDP.
Penanam modal mendapatkan pelayanan nonperizinan berupa informasi, kemudahan, dan penanganan pengaduan.
Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sesuai RTRW.
Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan melakukan alih teknologi.
Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu.
Masyarakat memiliki kesempatan berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian kegiatan penanaman modal melalui laporan kegiatan penanaman modal.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.","sanctions","1. Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab atau menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan/atau pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ENDE
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF ENDE REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ENDE,

\n\n \n \n

Considering:

that investment is one of the driving factors of the Regional economy, financing of Regional development and creation of employment opportunities to improve the welfare of the community, so that there needs to be legal certainty and ease of service in order to increase Investment and realize environmentally sound regional development;
that in order to improve a conducive investment climate, it is necessary to create ease of service to investors with the aim of improving the welfare of the community and making Ende Regency a region that has attractiveness for investors;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0311f4f-1d85-47b1-a5f3-f29687af39ee","actionData","errors"]