[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d01ba9a8-3350-4ce7-863d-9ac826676a53","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-10-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pekalongan","place_of_enactment","Kajen","theme","Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pinjaman Dana Bergulir
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka untuk memperluas kesempatan kepada koperasi, usaha kecil, mikro, menengah dan usaha lainnya di daerah untuk memperoleh perkuatan modal serta mempercepat penyaluran dana bergulir dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagai penyalur dana bergulir selain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, perlu mengatur mengenai pengelolaan pinjaman dana\r\nbergulir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008; eraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum \r\nBab II \tMaksud Dan Tujuan\r\nBab III \tKarakteristik Dana Bergulir\r\nBab IV \tPengelola Dana Bergulir\r\nBab V \tSumber Dan Alokasi Pinjaman Dana Bergulir\r\nBab VI \tTata Cara Penyaluran Dan Pencairan Pinjaman Dana Bergulir\r\nBab VII \tBentuk Pinjaman Dana Bergulir\r\nBab VIII \tPenerima Pinjaman Dana Bergulir\r\nBab IX \tPenggunaan Dan Pengembalian Pinjaman\r\nBab X \tMonitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Dana Bergulir\r\nBab XI \tPenghapusbukuan Pinjaman\r\nBab XII \tSanksi Administrasi Dan Sanksi Hukum\r\nBab XIII \tPembinaan Dan Pengawasan\r\nBab XIV \tKetentuan Peralihan\r\nBab XV \tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2010. \n 45 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pinjaman dana bergulir di Kabupaten Pekalongan. Latar belakangnya adalah untuk memperluas kesempatan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya untuk memperoleh perkuatan modal serta mempercepat penyaluran dana bergulir dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagai penyalur dana bergulir.

Tujuan dari pemberian pinjaman dana bergulir adalah untuk membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi daerah.

Dana bergulir harus memenuhi karakteristik sebagai bagian dari keuangan daerah, dicantumkan dalam APBD, dimiliki dan dikelola oleh Pengguna Anggaran, disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali, ditujukan untuk perkuatan modal, dan dapat ditarik kembali. Pengelolaan keuangan dana bergulir dilaksanakan dengan PPK-BLUD oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Sumber dana bergulir dapat berasal dari rupiah murni, hibah, penarikan kembali pokok pinjaman, pendapatan dari dana bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, dan sumber lainnya. Penyaluran dana bergulir dapat dilakukan dengan atau tanpa lembaga perantara seperti lembaga keuangan bank atau non-bank, atau satuan kerja pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

Penerima pinjaman dana bergulir terdiri dari koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha lainnya, dengan kriteria yang diatur lebih lanjut oleh Bupati. Penggunaan dana bergulir harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri dari angsuran pokok ditambah jasa pinjaman dan bagi hasil.

","transitional_provisions","1. Pengelolaan pinjaman dana bergulir yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling tinggi 1 % (satu perseratus) setiap bulan dari pokok angsuran yang harus dibayar.\n2. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum perdata dan/atau hukum pidana dalam pelaksanaan program pinjaman dana bergulir dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2010
ON
MANAGEMENT OF ROLLING FUND LOANS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises, then to expand opportunities for cooperatives, small, micro, medium enterprises and other businesses in the region to obtain capital strengthening and accelerate the distribution of rolling funds by implementing the Regional Public Service Agency Financial Management Pattern (PPK-BLUD) as a distributor of rolling funds other than banking financial institutions and non-bank financial institutions, it is necessary to regulate the management of rolling fund loans;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation of Pekalongan Regency concerning the Management of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d01ba9a8-3350-4ce7-863d-9ac826676a53","actionData","errors"]