[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0186899-ae07-4c62-8cbf-bef6909f9fcc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-06-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Donggala","place_of_enactment","Banawa","theme","Izin Penyelenggaraan Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-penyelenggaraan-reklame
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:	\n \n Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keindahan kota, khususnya dalam penataan reklame yang sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian reklame di wilayah Kabupaten Donggala, perlu mengatur izin penyelenggaraan reklame disesuaikan dengan kondisi saat ini. \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PERDA Kab. Donggala No. 49 Tahun 2007; PERDA Kab. Donggala No. 3 Tahun 2008; PERDA Kab. Donggala No. 9 Tahun 2010; PERDA Kab. Donggala No. 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab, Donggala No. 12 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, Penyelenggaraan Reklame, Larangan, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame, Sanksi Administrasi, Upaya Hukum, Penyidikan, Sanksi Pidana, dan Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2011. \n Penjelasan : - hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Donggala. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keindahan kota, khususnya dalam penataan reklame yang sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian reklame.

Ketentuan substansial meliputi:

Subjek izin adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame.
Objek izin adalah setiap kegiatan pemasangan reklame, termasuk berbagai jenis reklame seperti reklame layar/kain, reklame cahaya, billboard/megatron, reklame papan, reklame melekat (sticker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara/balon, dan reklame profesi.
Prosedur penerbitan izin melibatkan permohonan kepada Bupati melalui Kepala PPTSP atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Izin tidak boleh dipindahtangankan, dan penyelenggara wajib melunasi pajak reklame.
Masa berlaku izin bervariasi tergantung jenis reklame, mulai dari 1 bulan hingga 1 tahun, dan dapat diperpanjang.
Penyelenggaraan reklame meliputi perancangan, rekomendasi teknik, perletakan titik reklame, dan pemasangan reklame. Perancangan harus sesuai dengan nilai kesopanan, estetika, keindahan, keamanan, dan standar teknis konstruksi bangunan.
Perletakan titik reklame harus memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan, estetika, dan keamanan, dengan kategori area khusus, area selektif, dan area umum.
Pemasangan reklame diatur menurut jenis, ukuran, dan kewenangan pengelolaan jalan, dan hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan ini juga mengatur larangan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban izin penyelenggaraan reklame.

","transitional_provisions","1. Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 6, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa penundaan/penolakan penerbitan izin, pembatalan izin, pembekuan izin, atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 16 dan Pasal 17 dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DONGGALA
REGULATION OF DONGGALA REGENCY
NUMBER 10 OF 2011
ABOUT
ADVERTISING IMPLEMENTATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DONGGALA,

Considering:

that as one of the efforts to realize the orderliness and beauty of the city, especially in the arrangement of advertisements that are in accordance with the aesthetics and development of the city and in the context of supervision and control of advertisements in the Donggala Regency area, it is necessary to regulate advertising implementation permits that are adapted to the current conditions;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Advertising Implementation Permits;

In View of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0186899-ae07-4c62-8cbf-bef6909f9fcc","actionData","errors"]