[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d00ae46f-37d8-42c2-8c5b-b8307698b4b7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2023","number","29","year","2023","published_date","2023-09-04","effective_date","2023-09-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 29, BN 2023 (710): 8 halaman, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI). Pedoman ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada Instansi Pembina, yaitu Unit Organisasi di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

Ketentuan Substansial:

Instansi Pembina menetapkan Hasil Kerja, Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR), dan Kontribusi pada Jabatan Fungsional PHPI.
Penetapan ini menjadi pedoman bagi Instansi Pembina untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI.
Dalam menyusun kebutuhan, Instansi Pembina bertugas mengisi volume Beban Kerja yang ada di Unit Organisasi masing-masing.
Jenjang Jabatan Fungsional PHPI terdiri atas PHPI ahli pertama, muda, madya, dan utama.
Jabatan Fungsional PHPI bertugas melakukan penyelenggaraan Karantina Ikan, dengan fungsi penerapan sistem biosekuriti, penjaminan kesehatan ikan, pengharmonisasian kepatuhan, penindakan pelanggaran, penetapan jenis hama dan penyakit ikan karantina, dan pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan.
Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional PHPI ahli pertama dan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional PHPI ahli pertama dan PHPI ahli muda berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang: biologi perikanan; akuakultur; manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan; sumber daya akuatik; kedokteran hewan; teknologi pengelolaan sumber daya perairan; atau teknologi akuakultur.
Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional PHPI ahli madya dan PHPI ahli utama berijazah paling rendah magister di bidang: biologi perikanan; mikrobiologi; akuakultur; manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan; sumber daya akuatik; rekayasa hayati; ilmu atau sains veteriner; bioteknologi; pemanfaatan sumber daya perikanan; atau ilmu atau sains lingkungan.
Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI dilakukan melalui tahapan penghitungan dan pengusulan kebutuhan, dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan untuk jangka waktu 5 tahun.
Penghitungan kebutuhan meliputi identifikasi jumlah kegiatan dan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada setiap jenjang.
Penghitungan didasarkan pada Beban Kerja, yang ditentukan berdasarkan indikator jumlah lalu lintas media pembawa Karantina Ikan, pelayanan Karantina Ikan, pemeriksaan Karantina Ikan, dan/atau pengawasan area dan/atau kawasan Karantina Ikan.
Penghitungan kebutuhan didasarkan pada volume Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi.
Pengusulan kebutuhan dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan Karantina Ikan, yang disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi pratama, diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 2023
CONCERNING
GUIDELINES FOR CALCULATING THE NEED FOR FUNCTIONAL POSITIONS
FISH PEST AND DISEASE CONTROLLER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 43 paragraph (2)
of the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic
Reform No. 46 of 2022 concerning the Functional Position of
Fish Pest and Disease Controller, it is necessary to
stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries
concerning Guidelines for Calculating the Need for Functional Positions
Fish Pest and Disease Controller;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State
of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d00ae46f-37d8-42c2-8c5b-b8307698b4b7","actionData","errors"]