[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d004c2f8-a451-40da-b7fe-20ade0ff202b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-12-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandar Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

infrastruktur
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/No.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:	\n \n untuk mewujudkan tertibnya administrasi dalam proses penyerahan pengeloaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu adanya pengaturan berkenaan dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman \n Pasal 18 ayat (6) UUDRI; UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 4 Tahun 1988; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PERMEN Nomor 9 Tahun 2009 \n Penetapan UU, Rumah Susun, Bangunan Gedung, Penataan Ruang, Pembentukan UU, PERDA, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pembagian Urusan, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pelaksanaan UU, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015. \n 16 halaman, penjelasan 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2015 mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan tertib administrasi dalam proses penyerahan PSU, menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan dan permukiman, serta melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009.

Ketentuan Substansial:

Pengembang diwajibkan menyerahkan PSU yang dibangun kepada Pemerintah Daerah, termasuk sertifikat kepemilikan tanah atau bangunan atas nama Pemerintah Daerah.
PSU yang diserahkan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, termasuk telah selesai dibangun dan dipelihara, serta sesuai dengan rencana tapak (site plan) yang disetujui.
Pemerintah Daerah berhak menerima penyerahan PSU apabila telah memenuhi persyaratan umum, teknis, dan administrasi.
Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan PSU.
Penyerahan PSU dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan penyerahan, dan pasca penyerahan.
PSU yang telah diserahkan menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan PSU yang telah diserahkan.
Pengembang perumahan dengan luas areal di atas 30.000 m² wajib menyediakan lahan pemakaman.
Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan PSU.

","transitional_provisions","Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.","sanctions","1. Pengembang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, atau pencabutan tetap izin.\n2. Pengembang yang melanggar ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF BANDAR LAMPUNG CITY
NUMBER 08 OF 2015
CONCERNING
THE SUBMISSION OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES
OF HOUSING AND SETTLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that good housing and settlement development by considering the availability of infrastructure, facilities, and utilities has become a necessity for housing and settlement developers;
that in order to realize orderly administration in the process of submitting the management of infrastructure, facilities and utilities of housing and settlement, it is necessary to have regulations regarding the submission of infrastructure, facilities and utilities of housing and settlement;
that in order to implement the provisions of Article 26 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 9 of 2009 concerning Guidelines for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d004c2f8-a451-40da-b7fe-20ade0ff202b","actionData","errors"]