Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Kulon Progo 3/2022 · Perda Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2022 · Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2022

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:19 Mei 2022Tanggal Penetapan:19 Mei 2022
Anggaran Belanja Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
LokasiPemerintah Kabupaten Kulon Progo
Tanggal Berlaku19 Mei 2022
Tanggal Penetapan19 Mei 2022
Tempat PenetapanWates

Peraturan ini mencabut: (-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan adanya peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini memuat laporan keuangan yang terdiri dari:

  1. Laporan Realisasi Anggaran;
  2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
  3. Neraca;
  4. Laporan Operasional (LO);
  5. Laporan Arus Kas;
  6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Peraturan ini juga menjabarkan lebih lanjut mengenai laporan realisasi anggaran, termasuk selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan netto.

Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini mencakup berbagai daftar dan rekapitulasi terkait dengan aset, kewajiban, dana cadangan, piutang daerah, investasi daerah, dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

(-)

(-)