Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2014

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei. Tujuannya adalah untuk melimpahkan wewenang pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan, dan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan di KEK Sei Mangkei kepada Kepala Administrator. Kewenangan ini mencakup penanaman modal dengan modal asing dan yang menjadi kewenangan pemerintah. Namun, tidak mencakup izin di bidang industri tertentu seperti industri minuman beralkohol, kertas berharga, senjata dan amunisi, serta industri yang mengolah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Selain itu, bidang energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perbankan, dan jasa keuangan lainnya juga dikecualikan. Kepala Administrator wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan ini kepada Kepala BKPM setiap tahun dan memperhatikan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.