[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfef0814-2efd-4911-992b-459e2df7e56a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2024 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG\r\nTAHUN 2024-2044","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buleleng","place_of_enactment","Buleleng","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG\r\nTAHUN 2024-2044","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2044
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (4,34/2024)
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG\r\nTAHUN 2024-2044
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang \r\nNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah \r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan \r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta \r\nKerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);\r\nUU No. 69 Tahun 1958; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah \r\ndengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah \r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun \r\n2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 \r\nTahun 2021; Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 11 \r\nTahun 2021; Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 13\r\nTahun 2021; Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 15\r\nTahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun \r\n2022; Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2023. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah \r\nKabupaten Buleleng Tahun 2024-2044 dengan menetapkan batasan istilah \r\nyang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Tata Ruang Wilayah \r\nKabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan \r\nkebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi \r\npedoman bagi Penataan Ruang Wilayah daerah yang merupakan dasar dalam \r\npenyusunan program pembangunan. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan \r\nasas yang dijiwai oleh filosofi kearifan lokal Sad Kerthi dan Tri Hita Karana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 9\r\nTahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun \r\n2013-2033 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: \r\na. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah \r\nsesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai \r\ndengan masa berlakunya; \r\nb. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak \r\nsesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: \r\n1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin\r\nPemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi \r\nKawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\r\n2. untuk yang sedang dilaksanakan pembangunannya dan masa \r\nberlakunya izin Pemanfaatan Ruang/KKPR telah berakhir, dilakukan \r\npenyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah \r\nini;\r\nc. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin \r\nPemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan \r\nPeraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan \r\nDaerah ini; dan\r\nd. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan \r\ndiperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR. \n Lampiran 143 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Gerokgak Tahun 2024-2044.

Latar Belakang dan Tujuan:

RDTR ini bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Gerokgak sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang didukung sebagai pusat pelayanan pemerintah kecamatan, perdagangan dan jasa, riset dan teknologi, dan perikanan yang berjati diri budaya Bali berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. Visi pembangunan Kabupaten Buleleng adalah mewujudkan Buleleng yang Jagadhita berlandaskan Tri Hita Karana yang membutuhkan penataan ruang wilayah secara terpadu yang hijau, lestari, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan kebudayaan Bali dan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mencakup:

Rencana Struktur Ruang:\n
- Pengembangan pusat pelayanan (Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan, Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan).
- Jaringan transportasi (jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer, jembatan, dan jaringan jalur kereta api antarkota).
- Jaringan energi (jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu listrik).
- Jaringan telekomunikasi (jaringan tetap dan jaringan bergerak seluler).
- Jaringan sumber daya air (bangunan sumber daya air dan sistem jaringan irigasi).
- Jaringan air minum (unit air baku, unit produksi, unit distribusi, sumur pompa, dan bak penampungan air hujan).
- Pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat).
- Jaringan persampahan (TPS3R dan TPS).
- Jaringan drainase (jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier).
- Jaringan prasarana lainnya (jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi).
Rencana Pola Ruang:\n
- Zona lindung (zona badan air, zona hutan lindung, zona perlindungan setempat, dan zona ruang terbuka hijau).
- Zona budi daya (zona badan jalan, zona hutan produksi, zona pertanian, zona perikanan, zona kawasan peruntukan industri, zona pariwisata, zona perumahan, zona sarana pelayanan umum, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, dan zona pertahanan dan keamanan).
Ketentuan Pemanfaatan Ruang:\n
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR).
- Program prioritas pemanfaatan ruang.
Peraturan Zonasi:\n
- Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.
- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
- Ketentuan tata bangunan.
- Ketentuan prasarana dan sarana minimal.
- Ketentuan khusus.
- Ketentuan pelaksanaan.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.\n2. Semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n4. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:\n a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;\n b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan\n c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.\n5. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BULELENG
PROVINCE OF BALI

REGULATION OF THE REGENT OF BULELENG
NUMBER 32 OF 2024
ABOUT

DETAILED SPATIAL PLAN FOR THE GEROKGAK URBAN AREA YEAR
2024-2044

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfef0814-2efd-4911-992b-459e2df7e56a","actionData","errors"]