[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfdf50a6-49dc-434f-9348-33416fd052a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2002","number","13","year","2002","published_date","2002-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-izin-penyelenggaraan-sarana-kesehatan-swasta-umum
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2002/No.28 Seri C 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan\r\nmasyarakat termasuk swasta dalam berbagai upaya kesehatan makin meningkat, karena disadari bahwa\r\nkesehatan mempakan tanggung jawab dan kewajiban setiap orang;\r\nb. bahwa salah satu peran serta masyarakat atau swasta dalam pembangunan kesehatan yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, berupa sarana kesehatan swasta yang pengaturan dan kewenangannya sebagian diserahkan kepada daerah;\r\nc. bahwa untuk dapat melaksanakan pemberian izin dan\r\npengawasan terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan\r\nswasta di Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur dan\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun\r\n2000; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 113/MENKES/PER/IV /1979; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor\r\n572/MENKES/PER/VI/1996; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Numor\r\n916/MENKES/PER/VIII/1997; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor\r\n922/SK/.MENKES/X/1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia\r\nNomor 1189A/MENKES/SK/X/1999; Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan\r\nSosial Republik lndonesia Nomor \r\n 1747/MENKES-KESOS/SK/XII/2000; Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 64 /MENKES/SK/IV/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990; ; ; ; ; . \n Peraturan ini mengatur pungutan daerah sebagai pembayaran aias penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan pengawasan sarana kesehatan umum\r\nlainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2002. \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2002 mengatur tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya. Latar belakang peraturan ini adalah peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya kesehatan serta penyerahan kewenangan pengaturan sarana kesehatan swasta kepada daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan pemberian izin dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan swasta di Kabupaten Karanganyar, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis sarana kesehatan swasta yang diatur, meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar (praktik dokter umum, dokter gigi, bidan, balai pengobatan, rumah bersalin, klinik fisioterapi, pengobatan tradisional), sarana pelayanan kesehatan rujukan (praktik dokter spesialis, dokter gigi spesialis, rumah sakit), dan sarana kesehatan swasta lainnya (sarana pendidikan dan latihan tenaga kesehatan, laboratorium kesehatan, apotek, toko obat, depot jamu, optik, usaha pelayanan ambulan, usaha pemulasaraan jenazah, usaha khitan, pusat kebugaran jasmani, jasa boga, salon).
Sarana umum lainnya yang diawasi dan wajib mendapatkan rekomendasi laik sehat dari Dinas Kesehatan, meliputi usaha kepariwisataan, perdagangan, industri, olah raga, dan pestisida.
Kewajiban setiap orang atau badan yang menyelenggarakan sarana kesehatan swasta dan sarana umum lainnya untuk mendapatkan izin dari Bupati, yang wajib didaftar ulang setiap 5 tahun dan tidak boleh dipindahtangankan.
Tata cara pengajuan permohonan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Penetapan retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dan pengawasan sarana kesehatan umum lainnya.
Pengaturan mengenai objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 13 OF 2002
ABOUT
LEVY FOR LICENSING OF PRIVATE HEALTH FACILITIES
AND OTHER PUBLIC FACILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing regional autonomy, the
participation of the community, including the private sector, in various health
efforts is increasing, because it is realized that
health is the responsibility and obligation of every
person;
that one of the roles of the community or the private sector in
health development is in the implementation of
health services, in the form of private health facilities whose
regulation and authority are partially delegated
to the region;
that in order to be able to implement the granting of permits and
supervision of the implementation of health facilities
private in Karanganyar Regency, it is necessary to regulate and
stipulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfdf50a6-49dc-434f-9348-33416fd052a3","actionData","errors"]