[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfd5b7a1-539f-46c3-9b2f-f9c976b8a7cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":85,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan\r\nKegiatan Penginderaan Jauh","short_title","Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-17","effective_date","2025-01-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4ecffd7d-3178-4722-b054-581708acd151","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional","short_name","Peraturan BRIN","subjects",[],"tags",[],"location","Badan Riset dan Inovasi Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan\r\nKegiatan Penginderaan Jauh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan Pelaksanaan - Peraturan Pemerintah - Tata Cara - Penyelenggaraan Kegiatan - Penginderaan Jauh
2025
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 1, BN 2025 (70); 18 hlm
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional TENTANG Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan\r\nKegiatan Penginderaan Jauh
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), \r\nPasal 14 ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 38\r\nayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 51 ayat\r\n(4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata\r\nCara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2013; PP Nomor 11 Tahun 2018; Perpres Nomor 45 Tahun 2017; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021 \n Peraturan ini mengatur mengenai perencanaan dan pembangunan satelit; rencana teknis pengoperasian stasiun bumi; perencanaan pengadaan citra satelit; pengolahan data penginderaan jauh; penyimpanan dan pendistribusian data penginderaan jauh \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam PP No. 11 Tahun 2018, yang bertujuan untuk mengatur lebih lanjut tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh.

Ketentuan Substansial:

Perencanaan dan Pembangunan Satelit: BRIN bertanggung jawab untuk membuat perencanaan dan membangun satelit, dengan mempertimbangkan kepentingan misi satelit dan peta jalan pembangunan satelit. Perencanaan ini menjadi bagian dari rencana strategis 5 tahunan BRIN.
Rencana Teknis Pengoperasian Stasiun Bumi: Peraturan ini mengatur rencana teknis pengoperasian stasiun bumi, termasuk penentuan data satelit yang akan diterima, spesifikasi teknis sistem stasiun bumi, dan penyusunan peta jalan pembangunan stasiun bumi.
Perencanaan Pengadaan Citra Satelit: Kebutuhan data penginderaan jauh di instansi pemerintah dan pemerintah daerah dibahas dalam rapat koordinasi nasional citra satelit. Indikator capaian akuisisi data penginderaan jauh diukur setiap tahun.
Pengolahan Data Penginderaan Jauh: Metode dan kualitas pengolahan data penginderaan jauh diatur, termasuk koreksi geometrik dan radiometrik. Kualitas pengolahan data disampaikan dalam bentuk metadata.
Penyimpanan dan Pendistribusian Data: Penyimpanan dan pendistribusian data penginderaan jauh dilaksanakan melalui bank data penginderaan jauh nasional. Instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mengajukan pengaksesan kembali data sekunder yang tersimpan.
Pemanfaatan Data dan Diseminasi Informasi: Pemanfaatan data penginderaan jauh digunakan untuk berbagai kepentingan dalam mendukung pembangunan nasional. Diseminasi informasi penginderaan jauh dilaksanakan untuk menyebarluaskan informasi kepada pengguna.
Kerja Sama dalam Pengelolaan Sistem Pemantauan Bumi Nasional: BRIN dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha dalam pengelolaan sistem pemantauan bumi nasional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
IMPLEMENTING REGULATION OF GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 11 OF 2018 CONCERNING PROCEDURES FOR ORGANIZING
REMOTE SENSING ACTIVITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 8 paragraph (3),
Article 14 paragraph (4), Article 24 paragraph (1), Article 34 paragraph (3), Article 38
paragraph (3), Article 44 paragraph (2), Article 48 paragraph (2), and Article 51 paragraph
(4) of Government Regulation Number 11 of 2018 concerning Procedures
for Organizing Remote Sensing Activities, it is necessary to
stipulate a Regulation of the National Research and Innovation Agency
concerning the Implementing Regulation of Government Regulation
Number 11 of 2018 concerning Procedures for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfd5b7a1-539f-46c3-9b2f-f9c976b8a7cf","actionData","errors"]