[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfd4249f-0812-46f7-a2f0-16b304b61077","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2016/8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern
ABSTRAK:	\n \n Dalam kepastian berusaha/ berinvestasi serta kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kota Cimahi, diperlukan perlindungan. Keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern di Kota Cimahi, perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan masyarakat, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Kota Cimahi agar tercapai keseimbangan dalam memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern sudah tidak relevan dan perlu untuk disesuaikan sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah. \n UU No 5 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 9 Tahun 2001; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 44 Tahun 1997; PERPRES No 112 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 20 Tahun 2012; PERMENDAG No 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012; PERMENDAG No 68/M-DAG/PER/10/2012 Tahun 2012; PERMENDAG No 48/M-DAG/PER/8/2013; PERMENDAG No 0/M-DAG/PER/12/2013; PERDA Kota Cimahi No 4 Tahun 2004; PERDA Kota Cimahi No 9 Tahun 2014; PERDA Kota Cimahi No 2 Tahun 2015; PERDA Kota Cimahi No 6 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di beberapa pasal, sebagai berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Pasal 12 huruf b ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 4 mengenai klasifikasi Toko Modern\r\n2.\tDiantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A mengenai syarat pelaku usaha agar dapat mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern\r\n3.\tKetentuan Pasal 15 diubah mengenai syarat serta pertimbangan lokasi pendirian, jumlah serta jarak Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern\r\n4.\tKetentuan ayat (5) Pasal 19 dihapus\r\n5.\tDiantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A mengenai permohonan izin usaha dan syarat dokumen\r\n6.\tKetentuan Pasal 21 ayat 2 diubah mengenai pembinaan Pasar Tradisional Pemerintah Daerah\r\n7.\tDi antara Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) mengenai penyediaan fasilitas dalam pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional\r\n8.\tDiantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A mengenai kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasara Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern\r\n9.\tDiantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A mengenai aturan pemasaran barang dengan merek sendiri di Toko Modern\r\n10.\tKetentuan Pasal 24 ayat (2) diubah mengenai penempatan dan tindakan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebegai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern\r\n11.\tDi antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, mengenai waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern\r\n12.\tKetentuan Pasal 27 diubah mengenai hak setiap pengusaha perdagangan\r\n13.\tKetentuan Pasal 28 diubah mengenai kewajiban penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern\r\n14.\tKetentuan Pasal 29 diubah mengenai aturan larangan penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern\r\n15.\tKetentuan Pasal 30 diubah mengenai sanksi pidana dan denda badan usaha yang melanggar ketentuan \r\n16.\tKetentuan Pasal 31 diubah mengenai sanksi administrasi badan usaha yang melanggar ketentuan\r\n17.\tDi antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A mengenai sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 105 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2016 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Perubahan tersebut meliputi klasifikasi toko modern berdasarkan luas lantai dan sistem penjualan, serta kewajiban menyediakan tempat bagi produk UMKM lokal di toko modern dan pusat perbelanjaan.\n\nPeraturan ini juga mengatur pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, yang mengharuskan adanya dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Analisis ini harus dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten. Lokasi, jumlah, dan jarak pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepadatan penduduk, potensi ekonomi daerah, dan aksesibilitas.\n\nSetiap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib memiliki izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, termasuk memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional, serta mengawasi pelaksanaan kemitraan dengan usaha kecil. Kemitraan ini dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis. Toko modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri dengan mengutamakan barang hasil produksi usaha kecil dan usaha informal, dengan batasan maksimal 15% dari keseluruhan barang dagangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 diancam dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 19, Pasal 19A, Pasal 28 dan Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.\n3. Pelanggaran Pasal 19, Pasal 19A, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 29 huruf e, f, h dan I dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kota Cimahi No. 1 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203875/perda-kota-cimahi-no-1-tahun-2010","febafe08-8774-46b1-bafb-6392a34e42f7","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIMAHI CITY
NUMBER 209 YEAR 2016

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 8 YEAR 2016

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1
YEAR 2010 ON STRUCTURING AND PROTECTION OF
TRADITIONAL MARKETS, SHOPPING CENTERS, AND
MODERN STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to provide guarantees of business/investment certainty and legal certainty for Business Actors of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores in Cimahi City, protection is needed;
that the existence of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores in Cimahi City needs to be adjusted to the conditions, needs of the community, and socio-economic characteristics of the community in Cimahi City in order to achieve a balance in providing services to meet the needs of the community;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfd4249f-0812-46f7-a2f0-16b304b61077","actionData","errors"]