[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfc7ed0f-03d2-4f4a-a9be-dd04ce20b711","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 17 Tahun 2015","number","17","year","2015","published_date","2017-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Asasi Manusia
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2015/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan sosial maka perlu adanya upaya-upaya kongkrit dalam pemberdayaan kelompok masyarakat gelandangan dan pengemis; Bahwa agar masalah gelandangan dan pengemis di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak berkembang pesat diperlukan upaya-upaya pencegahan, pengendalian, dan sekaligus penanggulangan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu, melalui peningkatan kebutuhan hidup jasmani, rohani dan kehidupan sosial Iainnya dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; Bahwa fenomena berkembangnya komunitas gelandangan dan pengemis apabila tidak ditanggulangi secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Azas dan Tujuan, 3. Kriteria Gelandangan dan Pengemis, 4. Upaya Penanggulangan, 5. Peran Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat, 6. Ketentuan Larangan, 7. Sanksi Administratif, 8. Penyidikan, 9. Ketentuan Pidana, 10. Pembiayaan, 11. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan sosial, mencegah perkembangan pesat gelandangan dan pengemis, serta mengatasi permasalahan sosial dan ketertiban yang timbul akibat fenomena ini.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria gelandangan dan pengemis, termasuk gelandangan psikotik.
Upaya penanggulangan yang meliputi preventif (penyuluhan, bimbingan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesehatan dan pendidikan), responsif (penertiban, pendampingan, penampungan sementara, pengembalian ke keluarga), dan rehabilitatif (bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, jaminan sosial, resosialisasi).
Peran Pemerintah Daerah, dunia usaha (melalui Corporate Social Responsibility), dan masyarakat dalam penanggulangan.
Larangan melakukan pergelandangan dan pengemisan, memperalat orang lain untuk tujuan tersebut, serta memberi uang/barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum yang membahayakan atau mengganggu ketertiban.

Peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar ketentuan larangan.

","transitional_provisions","Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diberlakukan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administratif.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 17 OF 2015
on
MITIGATION OF TRAMPS AND BEGGARS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize a dignified and socially just community life, concrete efforts are needed in empowering groups of tramps and beggars;
that in order to prevent the problem of tramps and beggars in the Hulu Sungai Utara Regency from developing rapidly, prevention, control and mitigation efforts are needed that are carried out comprehensively and in an integrated manner, through increasing the needs of physical, spiritual and other social life by always upholding human rights in accordance with Pancasila values;
that the phenomenon of the growing community of tramps and beggars, if not properly and integratedly

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfc7ed0f-03d2-4f4a-a9be-dd04ce20b711","actionData","errors"]