[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfc2eddf-fae7-4785-a853-59d056e723f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-07-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara","place_of_enactment","Penajam","theme","PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LIMBAH - BAHAN - BERBAHAYA - BERACUN - PENGELOLAAN - PENGENDALIAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2022/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ABSTRAK:	\n \n Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, maka semakin meningkat limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia serta merusak lingkungan hidup. Diperlukannya pengaturan mengenai pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun, sehingga dapat mengendalikan keberadaan limbah ini guna mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berwawasan lingkungan. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu diganti. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2020; Permen LHK No. P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019; PP No. 22 Tahun 2021; dan Permen LHK No. 6 Tahun 2021. \n Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pengelolaan; Perencanaan; Pengendalian; Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; Penanggulangan Keadaan Darurat; Peran Serta Masyarakat; Pembentukan Badan Usaha Daerah dan Kerja Sama Kemitraan Pemerintah Daerah dalam Pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022. \n 32 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 di Kabupaten Penajam Paser Utara. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat seiring dengan meningkatnya pembangunan yang menghasilkan limbah B3.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3, termasuk penerbitan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3, pengawasan, penerapan sanksi administratif, dan pelaksanaan kerjasama antar daerah.
Pengelolaan Limbah B3 yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Setiap orang/instansi yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan sesuai ketentuan.
Jenis Limbah B3 dikategorikan berdasarkan kategori bahaya (kategori 1 dan 2) dan sumbernya (tidak spesifik, B3 habis masa berlaku, dan spesifik).
Persyaratan penyimpanan Limbah B3, termasuk standar penyimpanan, pelabelan, dan jangka waktu penyimpanan.
Pengumpulan Limbah B3, termasuk kewajiban menyerahkan Limbah B3 kepada pengumpul yang memiliki Persetujuan Teknis.
Pengangkutan Limbah B3 dengan alat angkut yang sesuai dengan kategori limbah.
Pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3 yang memerlukan Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha.
Larangan melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tanpa Persetujuan Pemerintah Pusat.
Perencanaan penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 skala daerah.
Pengendalian melalui Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan SLO-PLB3.
Penanggulangan pencemaran dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Penanggulangan keadaan darurat melalui Sistem Tanggap Darurat.
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3.
Pembentukan Badan Usaha Daerah dan kerjasama kemitraan dalam pengolahan Limbah B3.
Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban memiliki Persetujuan Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, serta sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan.

","transitional_provisions","1. Izin penyimpanan Limbah B3 dan izin pengumpulan Limbah B3 yang telah dikeluarkan sebelum berlakukanya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.\n2. Permohonan perpanjangan Izin penyimpanan Limbah B3 dan izin pengumpulan Limbah B3 yang telah dinyatakan lengkap persyaratan administrasi dan teknis sebelum berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Teknis dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan dengan mengubah rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.","sanctions","Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.\nSanksi administratif meliputi:\n1. Surat Klarifikasi Pemanggilan;\n2. Teguran tertulis;\n3. Paksaan pemerintah daerah;\n4. Denda administratif;\n5. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau\n6. Pencabutan perizinan berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PENAJAM PASER UTARA
EAST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF PENAJAM PASER UTARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
ON
MANAGEMENT AND CONTROL OF
HAZARDOUS AND TOXIC WASTE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PENAJAM PASER UTARA,

Considering / Whereas:

that every citizen has the right to
obtain a clean and healthy environment
as mandated by the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that with the increasing development in all
fields, the more hazardous waste increases
and toxins are produced, which can
cause disturbances to human health and
damage the environment;
that it is necessary to regulate the management
and control of hazardous and toxic waste,
so as to control the existence of this waste
in order to realize environmentally sound regional development of Penajam Paser Utara Regency;
that the Regulation of the Regent of Penajam Paser Utara Number 7
of 2010 concerning Hazardous Waste Management
and Toxic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfc2eddf-fae7-4785-a853-59d056e723f4","actionData","errors"]