[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfbfc3c5-3ea3-4072-b686-56b4a4538b47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2003","number","9","year","2003","published_date","2003-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin - pengusahahaan - angkutan - kendaraan - bermotor
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2003/ No.9 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkan PP No. 41 Tahun 1993 sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana untuk maksud tersebut pada huruf a dan b maka nperlu diatur dan ditetapkan dengan Perda. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 199 segaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP no. 44 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 tahun 2001; Kepemdnagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 23 tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 24 Tahun 2001; Perda Kab. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda Kab. sukabumi No. 14 Tahun 2001; Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2002. \n Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Obyek Dan Subyek, Ketentuan Perijinan; Besar Tarif Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Jangka Waktu Berlakunya SIPA, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan PIdana, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2003. \n 10 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor (SIPA) di Kabupaten Sukabumi. Setiap pengusaha angkutan yang berdomisili di daerah wajib memiliki SIPA dari Dinas Perhubungan atas nama Bupati. Untuk memperoleh SIPA, pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melengkapi persyaratan seperti fotokopi KTP pemilik, fotokopi buku uji, keterangan alamat kantor/pengusahaan atau garasi, dan pernyataan bersedia menyediakan garasi. SIPA berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Peraturan ini juga mengatur tentang besaran tarif retribusi berdasarkan jenis kendaraan dan tahun pembuatan, tata cara pembayaran retribusi yang harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah, serta biaya operasional pemungutan retribusi sebesar 10% dari hasil bruto yang dibebankan kepada APBD. Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan SIPA.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER: 9 OF 2003
CONCERNING
MOTOR VEHICLE TRANSPORT BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 41 of 1993 concerning Road Transport as the implementation of Law Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transport, every transport business activity with motor vehicles must have a Motor Vehicle Transport Business License;
that in connection with the considerations as intended in point a above, it is deemed necessary to have regulations regarding Motor Vehicle Transport Business License;
that for the purposes and interests as referred to in letters a and b above, it is necessary to regulate and stipulate it by Regional Regulation;

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfbfc3c5-3ea3-4072-b686-56b4a4538b47","actionData","errors"]