[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfbe679e-e179-45e3-8175-43a4e5aa9e5a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2024","number","8","year","2024","published_date","2024-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan hukum
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NOMOR.8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Pelaporan, Pengawasan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Magelang. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, serta untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n

Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum melalui kesepakatan bersama.
Bantuan hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, dengan pengecualian terhadap perkara tindak pidana korupsi, terorisme, makar, perjudian, perceraian, izin poligami, voluntair, dan hukum perdata/tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Pemerintah Daerah.
Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum dan proses pengajuan permohonan.
Pendanaan bantuan hukum yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah, serta tata cara pengajuan dan penyaluran dana bantuan hukum.
Pelaporan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
Larangan bagi Pemberi Bantuan Hukum untuk menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum.
Ketentuan penyidikan dan pidana terkait pelanggaran terhadap peraturan ini.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar kewajiban (Pasal 11 ayat 1) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembatalan pemberian anggaran, dan/atau pembatalan penunjukkan sebagai pelaksana Pemberi Bantuan Hukum.\n3. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar larangan menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum (Pasal 37) diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n4. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MAGELANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2024
ON
LEGAL AID ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGELANG,

Considering :	that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid and Article 19 paragraph (3) of Government Regulation Number 42 of 2013 on the Requirements and Procedures for Granting Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Implementation of Legal Aid;
Bearing in Mind :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Environment of Djawa Tengah Province as amended by Law Number 9 of 1965 concerning the Establishment of Batang Level II Region by amending Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfbe679e-e179-45e3-8175-43a4e5aa9e5a","actionData","errors"]