[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfbaf65a-db0e-4bb2-ae12-430e37fec97c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2019 tentang PENAGGULANGAN KEMISKINAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-03-05","effective_date","2019-03-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","PENAGGULANGAN KEMISKINAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA KERJA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 7/2019
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENAGGULANGAN KEMISKINAN
ABSTRAK:	\n \n BAHWA PENANGGULANGAN KEMISKINAN HARUS DIUPAYAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIAMANATKAN UUD 1945;\r\nBAHWA UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MEMERLUKAN UPAYA ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN YANG TERUKUR DAN TERPADU AGAR BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA DALAM RANGKA PENGINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL;\r\n \n PASAL 18 UUD 1945;\r\nUU 12/1950;\r\nUU 11/2009;\r\nUU 12/2011;\r\nUU 13/2011;\r\nUU 23/2014;\r\nDST \n PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; AAS, TUJUAN DAN SASARAN; HAK DAN TANGGUNG JAWAB; KROTERIA DAN DATA KEMISKINAN; TKPKD; PENGAWASAN, MONITORIN G DAN EVALUASI; PERAN SERTA MASYARAKAT; SISTEM INFORMASI; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019. \n 14 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya sistematis dan terencana dalam mengurangi kemiskinan. Latar belakang peraturan ini adalah amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas, tujuan, dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
Hak dan tanggung jawab penduduk miskin, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
Kriteria dan data kemiskinan sebagai dasar penggolongan keluarga miskin.
Program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, dan pemberdayaan usaha mikro.
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang bertugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
Sistem informasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial.

Peraturan ini menekankan pentingnya integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan layanan kebutuhan dasar dan kemandirian keluarga miskin. Strategi penanggulangan kemiskinan mencakup penyelarasan program antar Perangkat Daerah, kerjasama dengan pelaku lain, dan pengembangan program pendampingan berkelanjutan.

","transitional_provisions","1. Dokumen penanggulangan kemiskinan daerah yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (6) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PAMEKASAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 7 OF 2019
CONCERNING
POVERTY REDUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAMEKASAN,

Considering:

that poverty reduction must be pursued by the Regional Government to improve the welfare of the community as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that poverty reduction efforts require policy directions, strategies, and measurable and integrated targets in order to be efficient and effective in improving social welfare;
that in accordance with the provisions of Article 30 letter a of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, the Regency Government is authorized to establish social welfare implementation policies that are local in nature in line with national and provincial development policies, including poverty reduction;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfbaf65a-db0e-4bb2-ae12-430e37fec97c","actionData","errors"]