[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfb6edfe-5252-4b8d-8915-39f095a89f73","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2004 tentang BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 16 Tahun 2004","number","16","year","2004","published_date","2004-07-14","effective_date","2004-07-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN - DAERAH - AIR MINUM TIRTA BERBAK - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2004/NO.24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:	\n \n Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai sarana Pengembangan Perekonomian Daerah dalam rangka Pembangunan Daerah, perlu diberikan pengawasan agar Perusahaan tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat berkembang dengan baik. \n UU No.5 Tahun 1962jo. UU No.6 Tahun 1969; UU No.22 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999; PPo.25 Tahun 2000; Permendagri No.1 Tahun 1984; dan Permendagri No.7 Tahun 1998. \n Perda ini mengatur tentang BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, meliputi Susunan; Tugas dan Wewenang; Tata Kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2004. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan dan ketentuan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. \n 5 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Latar belakang pembentukan badan pengawas ini adalah untuk memberikan pengawasan terhadap PDAM agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pengembangan perekonomian daerah.

Ketentuan Substansial:

Badan Pengawas terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah/instansi lain yang berhubungan dengan PDAM, unsur perorangan, dan unsur masyarakat konsumen. Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan masa jabatan maksimal 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jumlah anggota Badan Pengawas antara 3 sampai 5 orang, terdiri dari unsur pejabat daerah, perorangan, dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan umum (WNI, bertaqwa, setia pada Pancasila dan UUD 1945, tidak terlibat kegiatan menghianati negara, memiliki rasa pengabdian, tidak dicabut hak pilihnya, sehat jasmani dan rohani, usia tidak lebih dari 55 tahun) dan persyaratan khusus (kepribadian dan kepemimpinan, pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan perusahaan, berwibawa dan jujur).

Ketua, Sekretaris, dan anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa yang dibebankan kepada anggaran PDAM. Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Direksi, memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terkait pengangkatan Direksi, program kerja, perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman, dan laporan keuangan. Badan Pengawas berwenang memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai program kerja dan memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Badan Pengawas dapat mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Kepala Daerah jika diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAM atau bertentangan dengan kepentingan negara/daerah. Dalam hal seluruh Direksi diberhentikan sementara, Kepala Daerah dapat menunjuk anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas Direksi. Badan Pengawas wajib mengadakan sidang untuk memberikan kesempatan kepada anggota Direksi membela diri sebelum Kepala Daerah menetapkan status anggota Direksi tersebut.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
NUMBER: 16 YEAR 2004
CONCERNING
SUPERVISORY BOARD OF REGIONAL WATER UTILITY
TIRTA BERBAK TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Regional Water Utility of Tanjung Jabung
Timur Regency as a means of Regional Economic Development in
the context of Regional Development, needs to be supervised so that
the Company can carry out its duties and functions
effectively and efficiently so that it can
develop well;
that to carry out the Supervision in question, it needs to be carried out
by a Supervisory Board whose procedures for guidance and
supervision are regulated by Regional Regulation;

In view of:

Law Number 5 of 1962 concerning Regional Companies
(State Gazette of 1962 Number 10) Jo. Law
Number 6 of 1969 concerning Amendments to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfb6edfe-5252-4b8d-8915-39f095a89f73","actionData","errors"]