[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfb4222b-406f-413e-8e76-10384afcd430","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.08/2020","number","60/PMK.08/2020","year","2020","published_date","2020-05-29","effective_date","2020-06-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"041eca3c-ffe8-421a-bb5a-29e86f37c4b1","Subsidi & Kewajiban Pelayanan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AIR MINUM - PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH - PERCEPATAN PENYEDIAAN
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 60/PMK.08/2020, BN. 2020/NO. 551, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 32 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah:\r\nPasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 68 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 203); Perpres RI No. 46 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 127); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);\r\n \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nKetentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan air minum oleh PDAM. PDAM yang dapat diberikan jaminan dan subsidi terdiri atas PDAM yang berbentuk perusahaan umum daerah dan PDAM yang berbentuk perseroan daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) atau beberapa Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nDiatur pula ketentuan mengenai jaminan dan subsidi bunga, penetapan bank pemberi kredit, penyediaan anggaran kewajiban penjaminan, penyampaian tagihan kewajiban penjaminan, pencairan dana penjaminan, pemberian dukungan oleh pemerintah daerah, penyediaan, perhitungan, dan pembayaran subsidi bunga oleh pemerintah pusat, pengelolaan risiko, serta pelaporan dan pertanggungjawaban\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n - \n 58 HLM, Lampiran halaman 33-58. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.08/2020 ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam memperoleh kredit investasi dengan jaminan dan subsidi bunga dari pemerintah. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta bank pemberi kredit. PDAM yang dapat menerima jaminan dan subsidi bunga harus berbentuk perusahaan umum daerah atau perseroan daerah yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. PDAM juga harus menunjukkan kinerja sehat dan menetapkan tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaminan diberikan sebesar 70% dari pokok kredit investasi yang jatuh tempo, sementara subsidi bunga diberikan untuk menutupi selisih antara suku bunga acuan dan bunga kredit investasi. Peraturan ini juga mengatur prosedur penetapan bank pemberi kredit dan konsultasi yang harus dilakukan PDAM sebelum memperoleh jaminan dan subsidi bunga.

","transitional_provisions","1. Jaminan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Jaminan. 2. Tingkat bunga Kredit Investasi dalam Perjanjian Kredit yang mendapat Jaminan dan Subsidi Bunga mengikuti tingkat bunga Kredit Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019. 3. Selisih antara tingkat bunga Kredit Investasi yang telah disalurkan dengan tingkat bunga yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 dapat diperhitungkan sejak Peraturan Presiden tersebut berlaku. 4. Kredit Investasi diperhitungkan dalam pembayaran tagihan berikutnya. 5. Dalam hal pembayaran Kredit Investasi telah lunas, dapat dilakukan pembayaran atau pengembalian terhadap selisih tingkat bunga Kredit Investasi.","sanctions","1. Dalam hal terdapat tunggakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 60/PMK.08/2020
CONCERNING
PROCEDURES FOR IMPLEMENTING THE PROVISION OF GUARANTEES
AND INTEREST SUBSIDIES BY THE CENTRAL GOVERNMENT
IN THE CONTEXT OF ACCELERATING THE PROVISION OF DRINKING WATER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 13, Article 15
paragraph (3), and Article 18 of Presidential Regulation Number 46 Year
2019 concerning the Provision of Guarantees and Interest Subsidies by
the Central Government in the Context of Accelerating the Provision of Drinking
Water, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance
concerning Procedures for Implementing the Provision of Guarantees and
Interest Subsidies by the Central Government in the Context of
Accelerating the Provision of Drinking Water.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfb4222b-406f-413e-8e76-10384afcd430","actionData","errors"]