[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfb10273-ecc0-4d86-b84d-d3cce3edf119","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2009","number","18","year","2009","published_date","2009-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pajak Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH - PAJAK REKLAME
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2009/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Reklame
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai dasar hukum pemungutan pajak reklame yang \r\nmerupakan salah satu sumber pembiayaan dalam \r\npenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam \r\nrangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan \r\nmasyarakat, telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten \r\nDaerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 tahun 1998 tentang Pajak \r\nReklame; bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi perangkat \r\ndaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas \r\nberdasarkan Peraturan Pemerintah Namer 41 Tahun 2007 tentang \r\nOrganisasi Perangkal Daerah, dan perubahan atas beberapa \r\nPeraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum \r\npembentukannya, maka Peraturan Daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada a huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada \r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah \r\ntentang Pajak Reklame; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor \r\n11 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek Dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Penghitungan Dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran Pajak; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan Dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluwarsa; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pelaksanaan Dan Pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009. \n 24 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1998 Nomor 13 Seri A Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk memperbarui dasar hukum pemungutan pajak reklame yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998. Perubahan ini diperlukan karena adanya penataan organisasi perangkat daerah dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan peraturan sebelumnya.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- **Nama, Objek, dan Subjek Pajak:** Pajak Reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak meliputi berbagai jenis reklame seperti papan/billboard, kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, udara, suara, film/slide, dan peraga. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.\n- **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak:** Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame, yang dihitung berdasarkan biaya pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi, volume, dan jenis reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.\n- **Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak:** Pajak dipungut di wilayah Kabupaten Banyumas. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.\n- **Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang:** Masa pajak sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.\n- **Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak:** Bupati menetapkan pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diisi oleh wajib pajak. Jika SKPD tidak dibayar setelah 30 hari, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.\n- **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak:** Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. Penagihan dilakukan melalui surat teguran, surat paksa, dan penyitaan jika pajak tidak dibayar.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 18 OF 2009
CONCERNING
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering :

that as a legal basis for the collection of advertisement tax which is one of the sources of financing in the implementation of government and regional development in order to improve and equalize the welfare of the community, Regional Regulation of Banyumas Regency Level II Number 9 of 1998 concerning Advertisement Tax has been enacted;
that with the implementation of structuring regional apparatus organizations within the Banyumas Regency Government based on Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, and amendments to several Laws and Regulations that form the legal basis for its formation, the Regional Regulation as referred to in letter a needs to be reviewed and adjusted;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfb10273-ecc0-4d86-b84d-d3cce3edf119","actionData","errors"]