[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfad984b-39c9-447a-95ed-2371ef805dc7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-11-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak Daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 8/285/2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin kepastian hukum dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. \n Dalam peraturan daerah in diatur tentang Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017. \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, serta untuk menyelaraskan sistem perpajakan daerah dengan perpajakan pusat.

Perubahan meliputi definisi istilah-istilah penting dalam pajak daerah, objek dan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk pengenaan tarif progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya. Selain itu, dilakukan perubahan pada objek dan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta penambahan ketentuan mengenai tarif BBN-KB atas penyerahan karena warisan dan hibah. Perubahan juga mencakup kewajiban pelaporan perubahan harga jual bahan bakar oleh Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Selain itu, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk membetulkan SKPD atau SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah, memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar, mengurangkan atau membatalkan STPD, membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Ditambahkan pula ketentuan mengenai penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa dan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, serta pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF RIAU ISLANDS PROVINCE

NUMBER 8 OF 2017

CONCERNING

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to ensure legal certainty and increase local revenue from the regional tax sector, the Regional Regulation Number 8 of 2011 concerning Regional Taxes needs to be adjusted accordingly;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 8 of 2011 concerning Regional Taxes;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures for Taxation (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfad984b-39c9-447a-95ed-2371ef805dc7","actionData","errors"]