[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf964efd-2f07-41a3-b1b2-a724ddf4d3c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2015 tentang TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","2015-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Alor","place_of_enactment","Kalabahi","theme","TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TGR - TP
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/No.09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum oleh Bendahara, Pengurus Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain, perlu adanya kepastian hukum mengenai tata cara penyelesaian; bahwa untuk kelancaran penyelesaian kerugian daerah agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu mengatur pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah; \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 12 Tahun 2006; Perda Kabupaten Alor No. 2 Tahun 2014 \n Peraturan daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Majelis Pertimbangan TP-TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah; IV. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan; V. Penilaian Kerugian Daerah; VI. Penetapan Bobot Kesalahan Terhadap Kerugian Daerah; VII. Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Pebendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; VIII. Kadaluarsa; IX. Penghapusan Piutang TP-TGR; X. Penyetoranl; XI. Pelaporan; XII. Sanksi Administratif; XIII. Ketentuan Lain-Lain; XIV. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015. \n 22 halaman; 5 halaman penjelasan; 9 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum oleh bendahara, pengurus barang, PNS, atau pihak lain. Kebijakan ini mengatur tata cara penyelesaian kerugian daerah agar berjalan efektif dan efisien.

\n\n

Peraturan ini membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang bertugas mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis, dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Majelis ini juga bertugas memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan, memberikan saran kepada Bupati terkait eksekusi, serta menyiapkan laporan periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, pengawasan atasan, pengaduan masyarakat, atau laporan pegawai.

\n\n

Peraturan ini mengatur bahwa setiap PNS yang mengetahui adanya dugaan kerugian daerah wajib melaporkannya kepada Kepala SKPD, yang kemudian melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat. Inspektorat bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan pengamanan serta upaya pengembalian kerugian daerah. Peraturan ini juga mengatur penilaian kerugian daerah, penetapan bobot kesalahan, dan tata cara penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), termasuk upaya damai, TP/TGR biasa, TP khusus, dan pencatatan.

","transitional_provisions","1. Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","Apabila Bupati menerima laporan tentang adanya kerugian daerah dari Inspektorat dan Majelis Pertimbangan, maka dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya kerugian daerah tersebut dan apabila terbukti, maka Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ALOR
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF ALOR REGENCY
NUMBER 9 OF 2015
CONCERNING
TREASURY CLAIMS AND COMPENSATION CLAIMS FOR LOSSES
OF REGIONAL FINANCE AND ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ALOR,

Considering:

that for the settlement of regional losses caused by unlawful acts by Treasurers, Asset Managers and Civil Servants as well as other parties, it is necessary to have legal certainty regarding the settlement procedures;
that for the smooth settlement of regional losses to run effectively and efficiently, it is necessary to regulate the implementation of Treasury Claims and Compensation Claims for Losses of Regional Finance and Assets with Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Treasury Claims and Compensation Claims for Losses of Regional Finance and Assets;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf964efd-2f07-41a3-b1b2-a724ddf4d3c5","actionData","errors"]