[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf912ead-d051-4480-9fae-513b3fdef175","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

insentif - kemudahan investasi
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NOMOR.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan . ketentuan Pasal 7 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 ten tang\r\nPemberian lnsentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan\r\nKemudahan Investasi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, kewenangan, Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Jenis Usaha, Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Evaluasi dan Pelaporan, Jangka Waktu dan Frekuensi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023. \n Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2014 dicabut. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penggurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 72).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, kemampuan dan daya saing daerah, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang. Pemerintah Daerah berwenang memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan investor berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi.

Insentif dapat diberikan kepada usaha baru, perluasan usaha, dan pengembangan usaha dengan kriteria yang memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan publik, peningkatan PDRB, berwawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, penelitian dan pengembangan, bermitra dengan UMKM/Koperasi, menggunakan barang modal dalam negeri, program prioritas nasional/daerah, dan berorientasi ekspor.

Bentuk insentif meliputi pengurangan/pembebasan pajak dan retribusi daerah, bantuan modal, riset, pelatihan vokasi, dan fasilitasi bunga pinjaman rendah untuk UMKM/Koperasi. Kemudahan investasi mencakup penyediaan data dan informasi, sarana dan prasarana, fasilitasi lahan, bantuan teknis, penyederhanaan perizinan (PTSP), kemudahan akses pemasaran, investasi langsung konstruksi, kenyamanan dan keamanan investasi, kemudahan sertifikasi dan standardisasi, akses tenaga kerja, pasokan bahan baku, dan promosi.

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif untuk UMKM/Koperasi, usaha kemitraan, usaha dengan persyaratan modal/lokasi/izin khusus, usaha yang memprioritaskan keunggulan daerah, usaha yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat, dan usaha lain sesuai peraturan perundang-undangan. Tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi meliputi pengajuan permohonan, verifikasi dan penilaian oleh tim yang dibentuk Bupati, serta pelaksanaan pemberian berdasarkan Keputusan Bupati.

","transitional_provisions","1. Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang masih dalam proses, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2014","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SEMARANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
on
GRANTING INVESTMENT INCENTIVES AND FACILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

Considering: that to implement the provisions of Article 7 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 2019 on Granting Investment Incentives and Facilities in the Region, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Granting Investment Incentives and Facilities;
Bearing in Mind: ","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf912ead-d051-4480-9fae-513b3fdef175","actionData","errors"]