[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf801cbd-5f9d-4e56-87fe-a916b622875b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 193 Tahun 1967 tentang Pengembalian Wewenang Bimbingan Dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Operasionil Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Pada Menteri Pertambangan","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1967","number","193","year","1967","published_date","1967-10-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengembalian Wewenang Bimbingan Dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Operasionil Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Pada Menteri Pertambangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1967
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 193, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pengembalian Wewenang Bimbingan Dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Operasionil Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Pada Menteri Pertambangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 1967. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Jenis Peraturan: Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 1967.

Apakah ini Peraturan Baru?\n
Ya. Keputusan ini merupakan penetapan baru mengenai garis hubungan dan tanggung jawab Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setelah perubahan struktur kabinet. Secara substantif, peraturan ini menetapkan kembali posisi organisasi dan hubungan kerja Direktur Jenderal dengan Menteri Pertambangan.
\n
Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?\n
Keputusan ini secara fungsional menggantikan ketentuan yang sebelumnya mengatur bimbingan dan pengawasan terhadap Direktur (Direktur Minyak dan Gas Bumi) yang diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 26/KEP/1/1967. Mengingat penghapusan Presidium Kabinet dan jabatan Menteri Utama sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967, Keputusan Presiden ini menetapkan garis hubungan yang baru antara Direktur Jenderal dan Menteri Pertambangan.
\n
Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?\n
Secara tidak langsung, keputusan ini mengubah pengaturan yang timbul dari susunan kabinet lama (Presidium Kabinet dan Menteri Utama) dengan memindahkan bimbingan dan pengawasan dari Presidium Kabinet/Menteri Utama menjadi tanggung jawab Menteri Pertambangan. Perubahan ini didasarkan pada penghapusan lembaga/jabatan sebelumnya melalui Keppres No. 171/1967.
\n
Status Berlaku:\n
Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada hari ditetapkan (Pasal 2). Tanggal penetapan tercantum 10 Oktober 1967. Dengan demikian, secara formal ketentuan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
\n

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

\n
Tujuan dan Latar Belakang:
\n
- Tujuan utama keputusan ini adalah untuk menetapkan kembali garis bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi terhadap Menteri Pertambangan setelah terjadinya perubahan struktur kabinet (penghapusan Presidium Kabinet dan jabatan Menteri Utama).
- Latar belakangnya adalah adanya perubahan susunan kabinet yang menghendaki penyesuaian wewenang dan hubungan organisasi agar tugas operasional di bidang minyak dan gas bumi tetap terlaksana di bawah otoritas eksekutif yang sesuai.
\n
\n
Kewajiban dan Hak yang Ditetapkan:
\n
- Kewajiban utama: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi wajib berada di bawah bimbingan dan pengawasan serta bertanggung jawab kepada Menteri Pertambangan (Pasal 1).
- Hak: Tidak dinyatakan secara eksplisit hak-hak khusus, namun implikasinya Direktur Jenderal menerima arahan, pengawasan, dan pertanggungjawaban administrasi kepada Menteri Pertambangan.
\n
\n
Prinsip-prinsip Utama:
\n
- Prinsip hirarki administratif: hubungan kerja yang jelas antara pejabat teknis (Direktur Jenderal) dan pimpinan sektoral (Menteri).
- Prinsip kepastian hukum dan kontinuitas administrasi publik: penetapan kembali garis hubungan untuk menjamin kelanjutan fungsi pemerintahan bidang migas.
\n
\n
Mekanisme dan Prosedur yang Ditetapkan:
\n
- Mekanisme yang diatur bersifat ringkas dan normatif: Pasal 1 menentukan hubungan bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab; tidak diuraikan lebih lanjut mengenai prosedur pelaporan, mekanisme pengawasan teknis, atau tata kerja internal.
- Dokumen ini mengandalkan rujukan kepada keputusan/struktur kabinet yang relevan (Keputusan Presidium Kabinet No. 26/KEP/1/1967; Keppres No. 171/1967) sebagai dasar perubahan status organisasi.
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

\n
Masa Berlaku dan Implementasi:
\n
- Pasal 2 menyatakan keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, yaitu 10 Oktober 1967. Oleh karena itu perubahan hubungan organisasi diberlakukan segera sejak tanggal tersebut.
\n
\n
Ketentuan Peralihan untuk Entitas yang Sudah Ada:
\n
- Tidak terdapat ketentuan peralihan rinci dalam teks mengenai masa transisi operasional atau administratif untuk entitas yang sudah ada. Implikasinya, semua tugas dan hubungan yang semula berada di bawah Presidium Kabinet atau Menteri Utama harus segera disesuaikan agar berada di bawah Menteri Pertambangan sesuai ketentuan baru.
\n
\n
Batas Waktu Penyesuaian:
\n
- Teks tidak menentukan batas waktu penyesuaian administratif atau teknis; penyesuaian dipandang berlaku segera setelah keputusan diundangkan.
\n
\n
Grandfathering Clauses:
\n
- Tidak ada klausul grandfathering atau pengecualian khusus bagi pejabat atau entitas yang sedang menjalankan tugas berdasarkan pengaturan sebelumnya. Peralihan status diharapkan berjalan langsung sesuai ketentuan baru.
\n

","sanctions","

Sanksi

Tidak mengatur sanksi

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NO. ___ YEAR 1967

\n\n

WE, THE OFFICIALS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

a. that pursuant to Presidium Cabinet Decree No. 26/KEP/1/1967, the Director of Oil and Gas in conducting operational activities in the field of oil and gas is under the guidance and direct supervision of the Presidium of the Cabinet, which is carried out daily by the Prime Minister for Industry and Development;
b. that in connection with the change in the Cabinet structure as determined by Presidential Decree of the R.I. No. 171 of 1967, the Presidium of the Cabinet and the position of Prime Minister have been abolished, so that it is necessary to promptly re-establish the provisions concerning the lines of relationship and responsibilities of the Director General of Oil and Gas with the Minister/Department of Mining;

\n\n

Remembering:

1. Article 10 paragraph (1) of the 1945 Constitution;
2. Presidential Decree of the R.I. No. 170 of 1966;
3. Presidential Decree of the R.I. No. 171 of 1967.

\n\n

DECIDING:

\n\n

Establishing:

\n\n

Article 1

The Director General of Oil and Gas, as the executor of all

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf801cbd-5f9d-4e56-87fe-a916b622875b","actionData","errors"]

Status Peraturan Ini

Isi Kebijakan

Ketentuan Peralihan

Sanksi

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIANO. ___ YEAR 1967

WE, THE OFFICIALS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

Remembering:

DECIDING:

Establishing:

Article 1

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NO. ___ YEAR 1967