[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf7fe77b-fe24-4fa6-baa8-393c09b94c1d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2024 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2024","number","116","year","2024","published_date","2024-10-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70,73,76],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Zonasi Kawasan - Antarwilayah - Laut Banda
2024
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 116, LN 2024 (217) : 91 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda
ABSTRAK:	\n \n Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2014; dan PP Nomor 32 Tahun 2019. \n Perpres ini mengatur mengenai Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda. Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Laut Banda. Wilayah perairan meliputi: a. perairan pedalaman; b. perairan kepulauan; dan c. Laut teritorial. Wilayah yurisdiksi meliputi: a. zona tambahan; dan b. zona ekonomi eksklusif Indonesia. Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Banda. Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda berfungsi antara lain sebagai berikut: 1. penyelarasan rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut dalam rencana zonasi Kawasan Antarwilayah dengan rencana tata ruang; 2. pemberian arahan untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang KSN, dan rencana zonasi KSNT yang berada di dalam wilayah perencanaan Laut Banda; dan 3. penetapan Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2024. \n Lampiran file: 240 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 91, lampiran hlm 92 sd 240). \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2024 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda bertujuan untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut yang meliputi wilayah perairan dan yurisdiksi di Laut Banda. Peraturan ini mengatur penyelarasan rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut dengan rencana tata ruang, penetapan Pola Ruang Laut untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut. Kebijakan ini juga mencakup pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana laut, pengembangan Kawasan Konservasi, dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap secara berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini menetapkan kebijakan untuk pengembangan potensi energi serta sumber daya minyak dan gas bumi, pelindungan alur migrasi biota laut, dan pengembangan kawasan laut berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap kebencanaan dan perubahan iklim.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku dan harus menyesuaikan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan atau pada saat peninjauan kembali.","sanctions","1. Sanksi administratif dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 116 OF 2024
CONCERNING
ZONATION PLAN FOR THE BANDA SEA INTER-REGIONAL AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf7fe77b-fe24-4fa6-baa8-393c09b94c1d","actionData","errors"]