[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf72e260-acae-40d6-b040-30c064a8b2d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 13 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 13 Tahun 2012","number","13","year","2012","published_date","2012-07-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PENGELOLAAN-USAHA-PERTAMBANGAN-BATUAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2012/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan fisik yang memerlukan mineral batuan, maka perlu pengaturan \r\npenyelenggaraan pengusahaan pertambangan batuan yang berwawasan lingkungan;\r\nb. bahwa wilayah Kabupaten Karangasem terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis mineral sebagai sumber daya alam, yang pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten, sehingga perlu dilakukan pembinaan,pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan daerah dan masyarakat;\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010\r\nPeraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04 / P / M / Pertamben / 1977\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009\r\n\r\n \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II Asas dan Tujuan\r\nBAB III Izin Usaha Pertambangan\r\nPasal 45 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan, Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Karangasem. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Tujuannya adalah untuk mengelola pertambangan batuan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk kemakmuran rakyat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Izin Usaha Pertambangan (IUP):**\n * IUP terdiri dari dua tahap: Eksplorasi dan Operasi Produksi.\n * IUP diberikan oleh Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.\n * Luas wilayah IUP dibatasi berdasarkan jenis usaha (badan usaha, koperasi, perseorangan).\n * Jangka waktu IUP paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang.\n2. **Hak dan Kewajiban Pemegang IUP:**\n * Pemegang IUP berhak melakukan tahapan usaha pertambangan.\n * Pemegang IUP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.\n * Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.\n3. **Penghentian Sementara Kegiatan IUP:**\n * Penghentian sementara dapat diberikan karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi, atau kondisi daya dukung lingkungan.\n4. **Izin Pertambangan Rakyat (IPR):**\n * Bupati memberikan IPR kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.\n * Luas wilayah IPR dibatasi.\n5. **Pembinaan dan Pengawasan:**\n * Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.","transitional_provisions","1. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin.\n2. Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang telah diajukan kepada Bupati melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah mendapatkan izin pendukung tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya.","sanctions","1. Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP/IPR.\n3. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\nIndonesia Number 5234);\n6. Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs, Between the Central Government, Provincial Regional Governments and Regency/City Regional Governments (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 82, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4737);\n7. Government Regulation Number 22 of 2010 concerning the Mining Zone (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 28, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5110);\n8. Government Regulation Number 23 of 2010 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 29, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5111);\n9. Government Regulation Number 55 of 2010 concerning the Development and Supervision of the","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf72e260-acae-40d6-b040-30c064a8b2d3","actionData","errors"]