[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf5fb2e9-ebea-4de8-a3b9-c94d0dda9cce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2010 tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2010","number","11","year","2010","published_date","2010-10-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tana Tidung","place_of_enactment","Tideng Pale","theme","IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2010/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penataan bangunan agar sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan guna tercapainya penataan kota yang asri serta menjamin kesehatan, keselamatan dan keamanan, serata ketertiban masyarakat, maka dipandang perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan merobohkan bangunan; Guna mewujudkan terciptanya kondisi pengaturan tata letak mendirikan bangunan yang mencerminkan keindahan dan kelestarian lingkungan,perlu dilakukan pembinaan,pengawasan dan pengendalian dalam pemberian izin mendirikan bangunan; Untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan dalam menunjang pembangunan daerah, khususnya dalam hal pelayanan jasa pemberian izin mendirikan bangunan, perlu dipungut retribusi; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang izin mendirikan bangunan dan retribusi izin mendirikan bangunan. \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–pokok Agraria, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah dan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peranan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung nomor 2 Tahun 2009 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah \n Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan, prosedur, serta ketentuan terkait perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Tana Tidung, yang meliputi Persyaratan pengajuan IMB, Proses dan prosedur pengajuan, Klasifikasi bangunan, Penetapan retribusi IMB, Kewajiban pemegang IMB, Pengawasan dan sanksi. Peraturan ini mempunyai tujuan untuk menata tata ruang, memastikan keamanan dan kelayakan bangunan, serta sebagai sumber pendapatan daerah melalui retribusi IMB. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2010. \n peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 03 Tahun 1998 Seri B nomor 03) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. \n 37 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 03 Tahun 1998 Seri B nomor 03).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Tidung. Latar belakangnya adalah untuk menata bangunan agar sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta menjamin kesehatan, keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan pengaturan tata letak bangunan yang mencerminkan keindahan dan kelestarian lingkungan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemberian IMB, serta memberikan kontribusi pada pendapatan daerah melalui retribusi.\n\nKetentuan substansial meliputi klasifikasi bangunan berdasarkan tingkat penerapan persyaratan, umur, lokasi, ketinggian, luas, dan status. Diatur pula persyaratan administrasi yang meliputi status tanah, hak penggunaan ruang, dan kepemilikan bangunan. Bupati berwenang menerbitkan IMB, memberikan izin khusus, menghentikan kegiatan yang tidak sesuai izin, memerintahkan perbaikan bangunan, menetapkan kebijakan khusus, dan menetapkan bangunan dengan arsitektur lokal. Setiap kegiatan mendirikan, menggunakan, dan membongkar bangunan harus memiliki izin tertulis dari Bupati.\n\nPeraturan ini juga mengatur ketentuan teknis bangunan, termasuk persyaratan tata bangunan dan lingkungan (KDB, KLB, KDH, GSB), persyaratan arsitektur, persyaratan lingkungan (keserasian lingkungan, AMDAL), dan persyaratan keandalan bangunan (ketahanan konstruksi, pengamanan kebakaran, utilitas, prasarana dan sarana, kenyamanan). Diatur pula penyelenggaraan bangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tata cara permohonan IMB, pelaksanaan pekerjaan, dan pemberitahuan selesainya pembangunan. Kewajiban retribusi juga diatur, termasuk biaya IMB yang didasarkan pada nilai, lokasi, fungsi, status, kelas, tingkat, dan luas lantai bangunan.","transitional_provisions","1. Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah memiliki IMB dinyatakan tetap berlaku, kecuali diadakan perubahan bentuk bangunan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan yang belum memiliki IMB, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki IMB.\n3. Bagi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun.\n4. IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sepanjang lokasi bangunan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah\n5. Permohonan yang diajukan dan belum mendapat keputusan Bupati akan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, dan 56 dapat diancam pidana kurungan 3-6 bulan dan/atau denda Rp2.000.000 - Rp50.000.000.\n2. Selain pidana, dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Wajib retribusi yang merugikan keuangan daerah diancam kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda maksimal 4 kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANA TIDUNG REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2010
CONCERNING
BUILDING PERMIT (IMB)
AND BUILDING PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANA TIDUNG,

Considering:

that in order to organize buildings in accordance with environmentally sound development, the regional spatial plan (RTRW) and to achieve a beautiful city arrangement and ensure health, safety and security, as well as public order, it is deemed necessary to have a legal basis as a guideline in the implementation of establishing, utilizing and demolishing buildings;
that in order to realize the creation of conditions for regulating the layout of building construction that reflects the beauty and sustainability of the environment, it is necessary to carry out guidance, supervision and control in the granting of building permits;
that to carry out guidance, supervision and control and to contribute to income in supporting

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf5fb2e9-ebea-4de8-a3b9-c94d0dda9cce","actionData","errors"]