Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mempercepat proses pengharmonisasian rancangan peraturan yang dibuat oleh kementerian atau lembaga terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Latar belakang kebijakan ini adalah status COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang mengganggu pelaksanaan pengharmonisasian peraturan. Ketentuan substansial dari peraturan ini meliputi pelaksanaan pengharmonisasian yang dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan peraturan, dengan melibatkan kelompok kerja perancang peraturan perundang-undangan. Rapat harmonisasi diutamakan dilakukan secara daring, namun dapat dilakukan secara langsung dengan protokol kesehatan jika mendesak. Proses pengharmonisasian harus diselesaikan dalam waktu dua hari. Jika terdapat materi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau putusan pengadilan, surat selesai harmonisasi tidak dapat diberikan.