[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf4b1c11-fc92-4856-ab2e-e430155ac7e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 17 Tahun 2014","number","17","year","2014","published_date","2014-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Insentif - penanaman Modal - sulawesi tengah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2014/NO.68, TLD NO.54
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tengah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2007; PP Nomor 45 Tahun 2008; Permendagri Nomor 64 Tahun 2012; Perda Sulteng Nomor 6 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang materi muatan yang diperintahkan dalam ketentuan Pasal 8 PP, yakni tata cara, kriteria, serta dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan; jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan; bentuk insentif dan kemudahan yang dapa diberikan; pembinaan dan pengawasan; dan pelaporan serta evaluasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2014. \n 8 halaman; Penjelasan 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui penanaman modal. Insentif dan kemudahan diberikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tata cara pemberian insentif dan kemudahan, yang mengharuskan penanam modal mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah. Usulan tersebut akan diverifikasi dan dinilai oleh Tim Verifikasi dan Penilaian yang dibentuk oleh Gubernur. Kriteria pemberian insentif dan kemudahan meliputi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan publik, peningkatan PDRB, berwawasan lingkungan, skala prioritas tinggi, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, lokasi di daerah terpencil, kegiatan penelitian dan pengembangan, bermitra dengan UMKM, atau menggunakan barang modal dalam negeri.\n\nJenis usaha yang diprioritaskan meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan energi dan sumber daya mineral, perikanan dan kelautan, perdagangan dan industri, pariwisata, serta infrastruktur. Bentuk insentif dapat berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana stimulan, dan/atau pemberian bantuan modal. Kemudahan dapat berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, dan percepatan pemberian perizinan dan non perizinan. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan insentif dan kemudahan, serta melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan penanaman modal.","transitional_provisions","1. Pemberian insentif yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Pemberian insentif tersebut berakhir.\n2. Permohonan Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman modal yang sedang diproses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE
NUMBER 17 OF 2014
on
GRANTING INCENTIVES AND PROVIDING CONVENIENCES
INVESTMENT IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Menimbang:	Considering / Whereas that to implement the provisions of Article 7 of Regulation Government Number 45 of 2008 on Guidelines for Granting Incentives and Providing Investment Facilities in Regions need to establish a Regional Regulation on Granting Incentives and Providing Investment Facilities in The Province of Central Sulawesi;
Mengingat :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia; Law Number 13 of 1964 on Stipulation Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 1964 concerning the Establishment of Level I Regions Central Sulawesi and Level I Southeast Sulawesi Regions by amending Law Number 47 Prp Year 1960 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf4b1c11-fc92-4856-ab2e-e430155ac7e5","actionData","errors"]