[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf42e6d5-4236-4aac-845a-f8114656bea4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-10-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamongan","place_of_enactment","Lamongan","theme","PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepegawaian, Aparatur Negara - Sistem Pengendalian Intern
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan\r\npengawasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil\r\ndalam melakukan penyidikan terhadap\r\npelanggaran peraturan daerah serta dalam\r\npenyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu\r\npedoman bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri\r\nSipil;\r\nb. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri\r\nHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun\r\n2016 ten tang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan\r\ndan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi,\r\nPemberhentian, dan Pengangkatan Kembali\r\nPejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu\r\nTanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri\r\nSipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri\r\nSipil di Lingkungan Pemerintah Daerah maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4\r\nTahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil\r\ndi Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai\r\nsehingga perlu diganti. \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang\r\nAparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun\r\n2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri\r\nSipil Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun\r\n2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di\r\nLingkungan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4\r\nTahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan\r\nProduk Hukum Daerah. \n 1. Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol\r\nPP bertindak selaku koordinator Pejabat PPNS\r\ndilingkungan Pemerintah Daerah.\r\n2. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan\r\nPerda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai\r\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n3. Tugas untuk melakukan penyidikan meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian,\r\npelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan\r\nperundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Lamongan. Latar belakangnya adalah untuk tertib administrasi, pembinaan, dan pengawasan PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertindak sebagai koordinator Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
Penunjukan Pejabat PPNS dilakukan oleh Kepala Satpol PP, yang terdiri dari unsur Pejabat PPNS Satpol PP dan Pejabat PPNS Perangkat Daerah lainnya.
Tugas Pejabat PPNS meliputi kegiatan penyidikan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat PPNS berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa identitas tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan, memanggil saksi, dan melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Syarat pengangkatan menjadi Pejabat PPNS meliputi masa kerja minimal 2 tahun, pangkat minimal Penata Muda/golongan III/a, pendidikan minimal sarjana hukum atau setara, bertugas di bidang penegakan hukum, sehat jasmani dan rohani, penilaian kinerja baik, dan lulus Diklat PPNS Daerah.
Diatur mengenai pelantikan, sumpah/janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali Pejabat PPNS.
Dibentuk sekretariat Pejabat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
Diatur mengenai administrasi penyidikan PPNS, termasuk acara pemeriksaan cepat dan singkat.
Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.
Pejabat PPNS menggunakan pakaian dinas dan atribut.
Bupati melaksanakan pembinaan Pejabat PPNS.
Pejabat PPNS diberikan tunjangan fungsional jabatan.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAMONGAN
PROVINCE OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF LAMONGAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2020
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATOR OFFICIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that for orderly public administration, development and supervision of Civil Servant Investigator Officials in conducting investigations into violations of regional regulations and in the administration of the Regional Government, guidelines for Civil Servant Investigator Officials are necessary;
that with the enactment of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 5 of 2016 concerning Procedures for Appointment, Inauguration and Taking of Oaths or Promises, Transfers, Dismissal, and Reappointment of Civil Servant Investigator Officials, as well as Identification Cards for Civil Servant Investigator Officials, and Regulation of the Minister of Home Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf42e6d5-4236-4aac-845a-f8114656bea4","actionData","errors"]