[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf3f485c-46e7-426b-8352-d7efd53b1232","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-01-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Penyelenggaraan Transportasi Darat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TRANSPORTASI DARAT - penyelenggaraan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Transportasi Darat
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan keamanan,\r\nkeselamatan, ketertiban, dan kelancaran \r\ntransportasi darat dalam rangka mendukung \r\npembangunan dan pertumbuhan ekonomi\r\ndaerah, diperlukan sistem transportasi darat; bahwa sistem transportasi darat perlu\r\ndiselenggarakan dengan mengintegrasikan\r\nsemua komponen lalu lintas, angkutan jalan \r\ndan perkeretaapian ke dalam satu kesatuan,\r\nberdasarkan kewenangan pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a dan \r\nhuruf b, maka perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Transportasi\r\nDarat; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Ka bu paten Batang Nomor 2 Tahun 2015; \r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ, jaringan LLAJ, pembinaan pemakai jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, keselamatan LLAJ, sumber daya manusia di bidang transportasi darat, pengujian kendaraan bermotor, terminal, angkutan, perparkiran, pemindahan kendaraan, pemeriksaan dan penindakan pelanggaran LLAJ, perkeretaapian, kerjasama, peran serta masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, forum LLAJ, pengawasan dan pengendalian, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016. \n 83 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2001 tentang pengujian kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 6) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan transportasi darat di Kabupaten Batang. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan transportasi darat yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, serta beretika dan berbudaya dalam berlalu lintas. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), termasuk penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin fasilitas parkir, pengujian kendaraan bermotor, manajemen rekayasa lalu lintas, persetujuan analisis dampak lalu lintas, audit keselamatan LLAJ, penyediaan angkutan umum, penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan atau perkotaan, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu, serta penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang. Peraturan ini juga mengatur jaringan LLAJ, penggunaan jalan, perlengkapan jalan, sistem kecerdasan transportasi, pengendalian lingkungan jalan, dispensasi penggunaan jalan, fasilitas pejalan kaki, hak dan kewajiban pejalan kaki, pembinaan pemakai jalan, pelatihan mengemudi, waktu kerja pengemudi, manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, keselamatan LLAJ, sumber daya manusia di bidang transportasi darat, pengujian kendaraan bermotor, terminal, angkutan, perparkiran, pemindahan kendaraan, pemeriksaan dan penindakan pelanggaran LLAJ, dan perkeretaapian.","transitional_provisions","","sanctions","1. Pengemudi Kendaraan bermotor umum dalam Trayek yang melanggar Pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).\n2. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 81, Pasal 107 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER YEAR 2016
ABOUT
ORGANIZATION OF LAND TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize the security, safety, orderliness, and smoothness of road transportation in order to support regional economic development and growth, a road transport system is needed;
that the road transport system needs to be organized by integrating all components of traffic, road transport and railways into one unit, based on the authority of the regional government;
that based on the considerations as referred to in letters a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Organization of Land Transportation;

Remembering:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf3f485c-46e7-426b-8352-d7efd53b1232","actionData","errors"]