[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf2ddbc3-58c5-4ada-9096-2563ad8dc1e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-02-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Probolinggo","place_of_enactment","Probolinggo","theme","Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja\r\nasing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu)\r\nprovinsi dan yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota\r\nyang merupakan urusan Pemerintahan Daerah memenuhi kriteria\r\nsebagai Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam\r\nPasal 150 huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian\r\nLalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga\r\nKerja Asing, retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan seabagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota\r\nProbolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan\r\nTertentu dalam Peraturan Daerah; \n UUD 1945;\r\nUU No. 17 Th. 1950 diubah dg. UU No. 13 Th. 1954;\r\nUU No. 7 Th. 1981;\r\nUU No. 28 Th. 1999;\r\nUU No. 13 Th. 2003;\r\nUU No. 32 Th. 2004 diubah dg. UU No. 12 Th. 2008;\r\nUU No. 25 Th. 2009;\r\nUU No. 28 Th. 2009;\r\nUU No. 12 Th. 2011;\r\nPP No. 58 Th. 2005;\r\nPP No. 38 Th. 2007;\r\nPP No. 69 Th. 2010;\r\nPP No. 97 Th. 2012;\r\nPermendagri No. 13 Th. 2006 diubah dg. Permendagri No. 21 Th. 2011;\r\nPerda Kota Probolinggo No. 5 Th. 2011;\r\nPerda Kota Probolinggo No. 4 Th. 2012; \n peraturan ini mengatur mengenai perubahan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang\r\nRetribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5) antara lain: Dalam ketentuan Pasal 1, diantara angka 66 dan angka 67, ditambahkan 4 (empat)\r\nangka baru yakni : 66a, 66b, 66c dan 66d, ada aturan terkait retribusi izin memperkejakan tenaga kerja asing (IMTA) \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mengubah Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 \n jumlah 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Perubahan tersebut menambahkan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai salah satu jenis retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi ini meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di satu wilayah, kecuali instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Subjek retribusi adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang mendapatkan pelayanan perpanjangan IMTA dan merupakan Wajib Retribusi. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA. Tarif retribusi ditetapkan sebesar USD 100 per orang per bulan, dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku. Tarif ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Masa retribusi perpanjangan IMTA adalah 1 bulan, dan saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Tata cara pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PROBOLINGGO CITY
NUMBER 1 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PROBOLINGGO CITY
NUMBER 5 OF 2011 CONCERNING CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PROBOLINGGO,

\n\n \n \n

Considering:

that the issuance of extensions to foreign worker employment permits where the work location crosses regencies/cities within 1 (one) province and where the work location is within a regency/city, which is the affairs of the Regional Government, meets the criteria as a Certain Permit Retribution as referred to in Article 150 letter c of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that based on the provisions of Article 15 paragraph (2) of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Traffic Control Retribution and Retribution for Extending Foreign Worker Employment Permits, retribution for foreign worker

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf2ddbc3-58c5-4ada-9096-2563ad8dc1e7","actionData","errors"]