[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf2a402f-cd3a-4f5f-89a8-e60a4d0bbaf6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Informasi Geospasial","short_title","Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2025","number","6","year","2025","published_date","2025-12-12","effective_date","2025-12-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","14d1d491-2913-41ca-9a01-c4e49c20de22","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Informasi Geospasial","short_name","Peraturan BIG","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Informasi Geospasial","place_of_enactment","Bogor","theme","Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Informasi Geospasial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Standar - Kegiatan Usaha - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Sektor Informasi Geospasial
2025
Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 6, BN 2025 (1059); 32 hlm
Peraturan Badan Informasi Geospasial TENTANG Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Informasi Geospasial
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 335, dan Pasal 519 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko \n Dasar hukum peraturan ini adalah PP Nomor 28 Tahun 2025; Perpres Nomor 128 Tahun 2022; Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur mengenai pemenuhan perizinan berusaha sektor informasi geospasial \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2025. \n 32 hlm; hlm 1 s.d. 12 batang tubuh, hlm 13 s.d. 32 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 335, dan Pasal 519 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Informasi Geospasial (IG), Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) berupa PB sektor IG. PB sektor IG diperoleh setelah Pelaku Usaha memenuhi persyaratan dasar dan standar kegiatan usaha yang tercantum dalam lampiran peraturan ini. Pemenuhan standar kegiatan usaha diproses secara elektronik melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem Badan Informasi Geospasial (BIG). Pengawasan terhadap PB Sektor IG dilakukan secara rutin dan insidental oleh Badan, yang dapat melibatkan instansi pemerintah lain, akademisi, dan masyarakat. Badan menugaskan Petugas Pengawas yang harus memenuhi persyaratan kompetensi tertentu. Petugas Pengawas berwenang mengakses sistem, meminta data dan informasi, serta memasuki tempat tertentu untuk melakukan pengawasan. Pelanggaran terhadap ketentuan standar kegiatan usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara, denda administratif, atau pencabutan PB sektor IG. Badan juga melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PB Sektor IG melalui fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, dan pelatihan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan terbukti menyampaikan laporan yang tidak sesuai, tidak menyampaikan laporan, tidak melakukan resertifikasi, atau melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha penyelenggaraan PB Sektor IG, dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan, penghentian sementara, pengenaan denda administratif, dan/atau pencabutan PB sektor IG. Petugas Pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY

REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 6 OF 2025

CONCERNING

BUSINESS ACTIVITY STANDARDS

IN THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING

GEOSPATIAL INFORMATION SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf2a402f-cd3a-4f5f-89a8-e60a4d0bbaf6","actionData","errors"]