[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf18428e-6e47-45c4-a6af-be63c224ee27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2024","number","8","year","2024","published_date","2024-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-lahan-pertanian
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD .2024 (8); 19 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan untuk menjamin pemenuhan hak atas pangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; \n UUD RI Tahun 1945; UU No.5 Tahun 1960; UU No.10 Tahun 2001; UU No.26 Tahun 2007; UU No.41 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun \r\n2010; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban APBD 2022 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n 19 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133)\n2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 183)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Kota Tasikmalaya. Tujuannya adalah untuk melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Kota, mempertahankan luasan Lahan Pertanian pangan, meningkatkan kesejahteraan Petani, mempertahankan keseimbangan ekosistem, dan mempertahankan atau meningkatkan produksi pangan.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk, produktivitas, kebutuhan dan ketersediaan Lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pemerintah Daerah Kota menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku Lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pengembangan Lahan dilakukan melalui intensifikasi (peningkatan kesuburan tanah, kualitas benih, diversifikasi tanaman, pengendalian hama, pengembangan irigasi, pemanfaatan teknologi) dan ekstensifikasi (pencetakan Lahan baru, penetapan Lahan pertanian menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan pengalihan fungsi Lahan non pertanian).

\n\n

Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus sesuai peruntukannya, dengan kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk menjaga kesuburan tanah, mencegah kerusakan Lahan, dan memelihara kelestarian lingkungan. Pemerintah Daerah Kota berwenang mengendalikan pemanfaatan Lahan. Pemerintah Daerah Kota juga wajib melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, termasuk koordinasi, sosialisasi, bimbingan, pendidikan, dan penyebarluasan informasi. Pengendalian Lahan dilakukan melalui insentif dan disinsentif, pengaturan alih fungsi, proteksi, dan penyuluhan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 18, Pasal 27 ayat (6), Pasal 30 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi Lahan, pencabutan insentif, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA CITY
NUMBER 8 OF 2024
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD
FARMING LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to ensure the availability of sustainable food farming land and to guarantee the fulfillment of the right to food and to implement the provisions of Article 25 paragraph (1) of Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Farming Land and Article 9 paragraph (4) of Regional Regulation Number 5 of 2017 concerning Food Security, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Protection of Sustainable Food Farming Land;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf18428e-6e47-45c4-a6af-be63c224ee27","actionData","errors"]