[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf0f6a56-4764-4523-820a-40b26742ae65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-07-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat","place_of_enactment","Saumlaki","theme","Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM – PEMBENTUKAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2012/NO. 6, TLD NO.6, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa air merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat diabaikan sehingga perlu ditingkatkan cara pengelolaannya baik dari aspek organisasi maupun aspek manfaatnya sehingga dapat berguna bagi masyarakat mulai dari perkotaan sampai ke desa dan dusun di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) perlu ditetapkan menjadi sebuah Perusahan Daerah yang berbadan hukum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum. \n Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2012. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kepala Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahan Daerah Air Minum, dinyatakan tidak berlaku lagi. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahan Daerah Air Minum.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai badan hukum yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Modal perusahaan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk aktiva dan pasiva PDAM yang telah ada, dengan modal awal sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). Modal ini dapat ditambah dari anggaran daerah, penyertaan modal pemerintah pusat, dan pinjaman.

PDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, bertanggung jawab melalui Dewan Pengawas, dengan masa jabatan 4 tahun. Direktur harus memenuhi persyaratan keahlian, moral, dan ketaatan kepada negara. Direktur tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas hingga derajat ketiga, memiliki kepentingan pribadi dalam perkumpulan/perusahaan yang mencari laba, atau merangkap jabatan lain.

Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, atau masyarakat konsumen, dengan batasan usia maksimal 65 tahun. Tugas Dewan Pengawas meliputi pemeriksaan rencana strategis bisnis dan anggaran tahunan, pengawasan pengelolaan PDAM, serta memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah terkait pengangkatan Direktur, program kerja, perubahan status kekayaan, dan pinjaman. Pegawai perusahaan, termasuk Direktur dan Dewan Pengawas, bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam tugas.

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim. Direktur wajib mengirimkan anggaran perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk persetujuan. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan laporan perhitungan tahunan juga harus disampaikan kepada Dewan Pengawas. Penggunaan laba bersih ditetapkan dengan alokasi untuk dana pembangunan daerah, anggaran rutin daerah, cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, serta sumbangan dana pensiun & sokongan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kepala Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahan Daerah Air Minum, dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. Hal-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.\n3. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang sedang dalam proses melalui pemerintah daerah atau Pengadilan Negeri tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST SOUTHEAST MALUKU REGENCY
NUMBER 06 YEAR 2012
on
ESTABLISHMENT OF REGIONAL DRINKING WATER COMPANY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SOUTHEAST MALUKU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that water is one of the human needs that cannot be ignored so it is necessary to improve the management both from the organizational aspect and the benefit aspect so that it can be useful for the community starting from urban areas to villages and hamlets in West Southeast Maluku Regency;
that based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 26 of 1975, the Regional Drinking Water Company (PDAM) needs to be established as a legal entity Regional Company;
that based on the considerations as intended in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation of West Southeast Maluku Regency on the Establishment of a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf0f6a56-4764-4523-820a-40b26742ae65","actionData","errors"]