[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf01994a-d07a-440e-9cee-a6ed3b0ff99d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-01-08","effective_date","2007-01-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN USAHA MILIK DESA - TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi di desa dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa; bahwa Badan Usaha Milik Desa yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional; bahwa sesuai dengan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka\r\nTata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu diatur dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Brebes; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk badan hukum, kepengurusan, permodalan, bagi hasil usaha, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2007. \n 6 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2007 mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pembentukan BUMDes: BUMDes dibentuk dengan Peraturan Desa dan harus berbadan hukum, dapat berupa lembaga bisnis atau lembaga keuangan mikro pedesaan.
Kepengurusan: Terdiri dari Pemerintah Desa sebagai penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai pelaksana operasional (direksi).
Permodalan: Berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain.
Kerjasama: BUMDes dapat melakukan pinjaman setelah mendapat persetujuan BPD.
Pertanggungjawaban: Pengurus BUMDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa, yang kemudian melaporkan perkembangan BUMDes kepada Bupati melalui Camat.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BUMDes yang profesional, efisien, dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
BREBES REGENCY
NUMBER 3 OF 2007
ON
PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BREBES,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

That Village-Owned Enterprises are one of the actors in economic activities in the village that can be formed according to the needs and potential of the Village and aims to increase the income of the community and the village;
That Village-Owned Enterprises have an important role in the village economy in order to realize the welfare of the community, the management and supervision must be carried out professionally;
that in accordance with Article 81 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, the Procedures for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises need to be regulated by a Regional Regulation of Brebes Regency;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf01994a-d07a-440e-9cee-a6ed3b0ff99d","actionData","errors"]