[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cefd2b21-b79c-4dd6-8b19-b1b67ffaa13e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Timur","place_of_enactment","Selong","theme","Penyelenggaraan Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah - Penyelenggaraan Reklame
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Lombok Timur Noreg 96/2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi, memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame, guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, estetika, sosial budaya, ketertiban dan keamanan, keselamatan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan pendapatan untuk. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu sinergisitas penataan reklame dengan tata ruang kota. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Lombok Timur No. 2 Tahun 2012. \n Penyelenggaraan reklame, dilaksanakan berdasarkan asas:\r\na. manfaat, b. keadilan dan merata, c. kepastian hukum: dan d. memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat.\r\nTujuan penyelenggaraan reklame, adalah untuk:\r\na. mewujudkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;\r\nb. mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi reklame;\r\nc. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame; dan\r\nd. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).\r\nPemerintah daerah bertugas menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 3.\r\nTugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi:\r\na. melakukan pengaturan penyelenggaraan reklame;\r\nb. melakukan penataan reklame;\r\nc. melakukan pengendalian reklame;\r\nd. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan reklame;\r\ne. melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana reklame; \r\nf. melakukan pengawasan dan penertiban reklame;\r\ng. melakukan pengelolaan pendapatan dibidang reklame.\r\nPemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan reklame, meliputi:\r\na. menyusun perencanaan, program, pengembangan, dan evaluasi kebijakan;\r\nb. menyusun standar pelayanan minimal;\r\nc. menyusun pola penyebaran dan perletakan reklame;\r\nd. melakukan pembinaan;\r\ne. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana bidang reklame; \r\nf. melakukan pemantauan dan evaluasi;\r\ng. mengelola pajak dan retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016. \n - \n Hal-hal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran perletakan reklame dan perletakan titik reklame.\r\n2. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme lelang, harga dasar lelang, dan titik reklame.\r\n3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun bangunan reklame.\r\n4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin.\r\n5. Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Tim Reklame.\r\n6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IMB, pemetaan lokasi dan perizinan.\r\n7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perpanjangan izin dan pendaftaran penyelenggaraan reklame.\r\n8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan atau porporasi.\r\n9. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembongkaran reklame yang dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame.\r\n10. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame.\r\n11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan.\r\n12. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian, pengawasan dan penertiban.\r\n13. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta.\r\n14. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi. \n 66 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Lombok Timur. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan tata ruang kota yang memperhatikan estetika dan sosial budaya, mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum melalui standarisasi reklame, melindungi, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan reklame, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, tugas, kewajiban, wewenang pemerintah daerah, pola penyebaran dan perletakan reklame, jenis-jenis reklame, penyelenggara reklame, perizinan, jaminan pembongkaran reklame, penataan, pengendalian, pengawasan, penertiban reklame, peran serta masyarakat, larangan, dan sanksi administrasi. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame yang terencana dan terarah. Perencanaan reklame didasarkan pada etika, estetika kota, sosial budaya, ketertiban, keamanan, keselamatan, kemanfaatan, dan pendapatan. Pola penyebaran reklame dibagi menjadi kawasan peruntukan reklame, reklame terbatas, dan tanpa reklame. Perizinan diperlukan untuk setiap penyelenggaraan reklame, dengan tata cara dan persyaratan yang diatur lebih lanjut. Penyelenggara reklame wajib membayar pajak reklame dan memelihara sarana prasarana reklame. Terdapat larangan-larangan terkait lokasi dan materi reklame. Sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini.","transitional_provisions","1. Izin penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai masa berlaku izin habis.\n2. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap ketentuan yang mengatur hal yang sama dan berhubungan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Setiap penyelenggara reklame yang memasang reklame di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST LOMBOK
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST LOMBOK REGENCY
NUMBER 9 OF 2016
CONCERNING
ADVERTISEMENT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST LOMBOK,

Considering:

that in order to organize the city space in a directed and controlled manner, and to realize the implementation of advertisements that are planned and integrated as an economic activity, it requires management based on justice and provides benefits for sustainable regional development;
that to improve the quality of advertisement management, in order to obtain optimization and achieve a balance between aspects of ethics, aesthetics, socio-culture, order and security, safety, legal certainty, benefits, and revenue for the implementation of government and development, it is necessary to synergize advertisement arrangement with city spatial planning;
that based on the considerations as referred to in letters a and b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cefd2b21-b79c-4dd6-8b19-b1b67ffaa13e","actionData","errors"]