Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak dalam proses peradilan, sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi diwajibkan menyediakan akomodasi yang layak, yang mencakup pelayanan dan sarana prasarana. Pelayanan meliputi perlakuan nondiskriminatif, komunikasi efektif, dan penyediaan pendamping atau penerjemah. Sarana prasarana disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, seperti alat bantu mobilitas dan fasilitas komunikasi. Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dan pendanaan dari anggaran negara dan daerah.