[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cef56ff1-d731-413b-8637-f5a666754b13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-06-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"558f89d6-fe35-4a3d-a69d-1015ae0b0ebb","Statuta Kelembagaan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah","place_of_enactment","Praya","theme","Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI MASYARAKAT - ORMAS - PEMBINAAN MASYARAKAT - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PENGAWASAN ormas
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD 2024 (3): 34 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembentukan Organisasi Kemasyarakatan sebagai perwujudan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara guna berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan serta meningkatkan kinerja, kemandirian, dan menjamin aktivitas Organisasi Kemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Organisasi Kemasyarakatan, perlu dilakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan;\r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 58 Tahun 2016; Permendagri Nomor 56 Tahun 2017; Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. \n Perda ini mengatur mengenai pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi ormas dalam pembangunan, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas oramas, meningkatkan kemandirian dan menjaga keberlangsungan hidup ormas, dan menjamin aktivitas atau kegiatan ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup perda ini meliputi bentuk dan fungsi ormas, hak kewajiban dan larangan ormas, pemberdayaan, kerjasama, pembinaan, pengawasan, penyelesaian sengketa, pelaporan keberadaan dan kegiatan ormas, penghargaan, pembiayaan dan sanksi administratif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024. \n 34 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Ormas dalam pembangunan, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas, meningkatkan kemandirian dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas, serta menjamin aktivitas atau kegiatan Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait Ormas, termasuk bentuk dan fungsi Ormas, hak, kewajiban, dan larangan bagi Ormas. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Ormas dalam berbagai bidang pembangunan daerah serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan Ormas. Pembinaan dilakukan untuk membimbing, mengarahkan, dan mendorong Ormas agar dapat tumbuh secara sehat dan mandiri. Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas. Pengawasan dilakukan secara internal oleh Ormas dan eksternal oleh masyarakat dan pemerintah. Peraturan ini juga mengatur penyelesaian sengketa Ormas, baik internal maupun antar-Ormas, serta pemberian penghargaan kepada Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah.

\r\n\r\n

Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pelaporan keberadaan dan kegiatan Ormas, serta pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah. Terakhir, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemerintah Daerah berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan.\r\n2. Sanksi administratif terdiri atas: peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, dan/atau penghentian sementara kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL LOMBOK
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL LOMBOK REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
EMPOWERMENT, DEVELOPMENT, AND SUPERVISION OF COMMUNITY
ORGANIZATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL LOMBOK,

\n\n \n \n

Considering:

that the establishment of Community Organizations as a manifestation of human rights to associate and assemble must provide benefits to the community, nation, and state in order to participate in development to achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that in order to increase the participation of Community Organizations in development and improve performance, independence, and ensure that the activities of Community Organizations run in accordance with the aims and functions of Community Organizations, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cef56ff1-d731-413b-8637-f5a666754b13","actionData","errors"]