[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cef2f3ff-97f9-4480-8aa8-03ddd86439c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2010","number","03","year","2010","published_date","2010-02-19","effective_date","2011-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cianjur","place_of_enactment","Cianjur","theme","Penanggulangan Perdagangan Orang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERDAGANGAN ORANG
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD 2010/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Perdagangan Orang
ABSTRAK:	\n \n Secara kodrati dalam diri manusia melekat hak asasi yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia, sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil melalui penanggulangan secara menyeluruh dan tuntas. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah sumber terjadinya perdagangan orang di Indonesia, oleh karena itu perlu dilakukan langkahlangkah penanggulangan melalui strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terencana. Penanggulangan perdagangan orang termaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-18/Men/IX/ 2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-07/Men/IV/ 2008; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang penanggulangan perdagangan orang dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan 3. Penanggulangan dan Perdagangan Orang 4. Penanganan Korban 5. Korban 6. Peran Serta Masyarakat 7. Rehabilitasi dan Pemulihan 8. Rencana Aksi Daerah 9. Kerja Sama dan Kemitraan 10. Gugus Tugas 11. Pembinaan dan Pengawasan 12. Pembiayaan 13. Sanksi Administrasi 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Lain dan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. \n 11 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang bertujuan untuk menghormati, mengakui, dan melindungi hak asasi manusia, mencegah perdagangan orang, melindungi dari eksploitasi, menyelamatkan dan merehabilitasi korban, memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban, menjamin kepastian hukum, menghapuskan praktek perdagangan orang, mengembalikan harkat dan martabat manusia, serta melindungi korban, pelapor, dan saksi.

Peraturan ini mengatur tentang pencegahan preemtif melalui program, kegiatan, dan pengalokasian anggaran yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Pencegahan preventif dilakukan melalui pemantauan oleh Kepala Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepolisian terhadap pengajuan Surat Keterangan Untuk Bekerja (SKUB) ke luar daerah, serta pemantauan terhadap perekrut dan penyalur tenaga kerja. Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, gugus tugas, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Penanganan korban meliputi penjemputan, penampungan sementara, pemulangan, dan pendampingan oleh gugus tugas. Korban berhak mendapatkan perlindungan, menentukan pekerjaan tanpa paksaan, mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Masyarakat berperan serta dalam memberikan informasi dan saran kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban merehabilitasi dan memulihkan korban melalui layanan kesehatan, konseling psikologis, pendampingan hukum, dan pendidikan keterampilan.

Peraturan ini juga mengatur tentang rencana aksi daerah, kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lain, serta kemitraan dengan dunia usaha. Gugus tugas dibentuk untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan perdagangan orang secara terintegrasi dan terkoordinasi. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan dan rehabilitasi korban.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang berkaitan dengan pencegahaan, penanganan dan pencegahan praktek perdagangan orang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.","sanctions","1. Setiap korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan oleh orang dan/atau korporasi yang memenuhi unsur-unsur praktek perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL
GAZETTE
CIANJUR REGENCY
NUMBER 11
YEAR 2010

CIANJUR REGENCY REGULATION
NUMBER 03 YEAR 2010
ON
COMBATING TRAFFICKING IN PERSONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIANJUR,

Considering:

that human rights are inherently vested in human beings which must be
respected, upheld and protected by the State, Law,
Government and everyone for the sake of honor and protection of
human dignity;
that trafficking in persons is a crime against human rights
that ignores human dignity, honor and degree, so it needs to be
prevented and handled fairly through comprehensive prevention
and thoroughly;
that Cianjur Regency is one of the source areas for the occurrence of
trafficking in persons in Indonesia, therefore it is necessary to take steps
prevention through planned strategies, policies, programs, and activities;
that based on what is referred to in letters a, b, and c,
the prevention of trafficking in persons needs to be regulated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cef2f3ff-97f9-4480-8aa8-03ddd86439c8","actionData","errors"]