[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cedd3421-61b6-4686-97ba-aa1a274e2067","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standarisasi Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2013","number","20","year","2013","published_date","2013-09-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Standarisasi Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

STANDARISASI - BANGUNAN - GEDUNG
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD 2013/20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Standarisasi Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang;\r\nbahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan.\r\nBerdasarkan Pasal 9 ayat (4), Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, persyaratan administratif bangunan adat, bangunan semi permanen dan darurat dan bangunan di lokasi bencana, menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan\r\nbahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standarisasi Bangunan Gedung. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan\r\n3 mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara R\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1997\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-\r\nUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 38 tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012\r\nPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/RT/1989\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/RT/1991\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 \r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 \r\nKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998\r\nKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998\r\nKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000\r\nKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000\r\nKeputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010\r\nPeraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 \n Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, STANDARISASI FUNGSI BANGUNAN GEDUNG, PERSYARATAN STANDARISASI BANGUNAN GEDUNG, PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG, PERAN MASYARAKAT, PEMBINAAN, SANKSI, PENYIDIKAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2013. \n 239 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standarisasi Bangunan Gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi dengan lingkungan, serta menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan infrastruktur di daerah serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur klasifikasi fungsi bangunan gedung, termasuk hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, dan fungsi khusus. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, IMB) dan teknis (tata bangunan dan keandalan bangunan). Tata bangunan mencakup peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur, serta pengendalian dampak lingkungan. Keandalan bangunan gedung meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemilik bangunan untuk memelihara bangunan sesuai fungsinya, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemantauan, pemberian masukan, dan pengajuan gugatan perwakilan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin mendirikan bangunan gedung yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku.\n3. Bangunan gedung yang belum memperoleh izin mendirikan bangunan gedung dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sudah harus memiliki izin mendirikan bangunan gedung.\n4. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun, bangunan gedung yang telah didirikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki sertifikat laik fungsi.","sanctions","Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi/bangunan gedung.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIAMIS REGENCY
YEAR: 2013 NUMBER: 20

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 20 OF 2013
ABOUT
STANDARDIZATION OF BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIAMIS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to control development to be in accordance with the Spatial Plan of Ciamis Regency, it is necessary to control the utilization of space;
that in order for buildings to guarantee the safety of occupants and their environment, they must be organized in an orderly manner, realized in accordance with their function, and the fulfillment of administrative and technical requirements of buildings requires the role of the community and coaching efforts.
Based on Article 9 paragraph (4), Article 98 paragraph (3) and Article 109 paragraph (1) of Government Regulation Number 36 of 2005 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cedd3421-61b6-4686-97ba-aa1a274e2067","actionData","errors"]