[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cedc056d-3f2a-4ddb-a375-e38b22890bef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 14 Tahun 2006","number","14","year","2006","published_date","2006-11-13","effective_date","2006-11-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI C
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka upaya mengendalikan pencemaran air perlu pengaturan terhadap pembuangan limbah cair yang masuk ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum;\r\nb. bahwa pengaturan terhadap pembuangan limbah cair tersebut dilaksanakan dengan ketentuan harus diolah terlebih dahulu sampai batas Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan, baru dapat dibuang ke sumbersumber air dan/ atau perairan umum;\r\nc. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan ketentuan mengenai Izin Pembuangan Limbah Cair dengan Peraturan Daerah; \n Hinder Ordonantie Tahun 1926, UU No 11 Tahun 1974, UU No 8 Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1984, UU No 23 Tahun 1992, UU No 23 Tahun 1997, UU No 12 Tahun 1999, UU No 34 Tahun 2000, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, PP No 27 Tahun 1983, PP No 12 Tahun 1995, PP No 27 Tahun 1999, PP No 66 Tahun 2001, PP No 82 Tahun 2001, PERDA Kota Metro No 15 Tahun 2002, PERDA Kota Metro No 03 Tahun 2003.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2006. \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2006 mengatur tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair. Latar belakang peraturan ini adalah perlunya pengendalian terhadap pencemaran air melalui pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum, yang harus diolah hingga memenuhi Baku Mutu Limbah Cair.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban bagi setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pembuangan limbah cair untuk mencegah pencemaran lingkungan, tidak melakukan pengenceran, mentaati Baku Mutu Limbah Cair, melaporkan perubahan kegiatan atau IPAL, memiliki IPAL yang memenuhi syarat, memiliki saluran pembuangan yang memenuhi syarat, memasang alat pengukur debit aliran limbah, memberikan kesempatan pemeriksaan kepada aparat, dan membuat laporan triwulanan.
Wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah (atau Dinas/Instansi yang ditunjuk) dalam memberikan izin pembuangan limbah cair, membina dan mengkoordinasikan kegiatan usaha yang memiliki izin, melakukan penertiban usaha yang belum memiliki izin, serta melakukan pengendalian dan pengawasan.
Prosedur perizinan yang mengharuskan pemohon memiliki izin kegiatan usaha, AMDAL/UKL-UPL yang disetujui, peta lokasi pembuangan, gambar konstruksi IPAL, pernyataan tidak melakukan pengenceran, pernyataan kesanggupan mengolah limbah sesuai Baku Mutu, saluran pembuangan yang dilengkapi pengukur debit, dan surat pernyataan terkait pembuangan limbah. Izin berlaku selama 5 tahun untuk satu titik lokasi pembuangan.
Prinsip penetapan retribusi didasarkan pada biaya administrasi, pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan.
Penggolongan industri dan usaha yang dikenakan retribusi berdasarkan modal kerja, mulai dari industri kecil hingga besar, dengan tarif retribusi yang berbeda-beda.
Tata cara pembayaran retribusi dilakukan secara tunai melalui Kas Daerah dengan menggunakan SKRD.
Kewajiban daftar ulang setiap tahun dengan melampirkan surat izin terdahulu dan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair.
Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap kegiatan yang menimbulkan limbah cair, dengan kewajiban melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran.

","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak disahkannya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau Badan Hukum yang membuang limbah cair pada sumber-sumber air dan atau perairan umum harus sudah mengajukan izin.","sanctions","1. Izin Pembuangan Limbah Cair tidak berlaku lagi apabila kegiatan/usaha berakhir atau tidak melaksanakan daftar ulang untuk perpanjangan izin.\n2. Izin pembuangan limbah cair dicabut apabila tidak melakukan kegiatan operasional usaha selama 1 tahun sejak izin dikeluarkan, melakukan pelanggaran terkait pengelolaan lingkungan hidup yang menyebabkan pencemaran, atau membuang limbah cair melebihi Baku Mutu Limbah Cair yang berlaku.\n3. Pencabutan izin dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 10 hari, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair selama 7 hari. Jika tidak ada perbaikan, izin dicabut.\n4. Izin dapat dicabut tanpa peringatan jika kegiatan usaha membahayakan kepentingan umum atau memperoleh izin dengan cara tidak sah.\n5. Setiap orang atau Badan Hukum yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber air, wajib membayar ganti kerugian dan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n6. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
METRO CITY

Number: 10
Year 2006
Number 10 Series C

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER 14 OF 2006
CONCERNING
LOCAL FEE FOR WASTEWATER DISCHARGE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to control water pollution, it is necessary to regulate the discharge of liquid waste into water sources and/or public waters;
that the regulation of liquid waste disposal is implemented with the provision that it must be treated first up to the Wastewater Quality Standard that has been set, before it can be discharged into water sources and/or public waters;
based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to regulate the provisions regarding Wastewater Disposal Permits with Regional Regulations;

In view of:

Nuisance Act (Hinder Ordonantie Year 1926, Staatsblaad

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cedc056d-3f2a-4ddb-a375-e38b22890bef","actionData","errors"]