[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ced055ec-85ea-4047-9bfa-cfe9c9764c33","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-09-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","00d57d96-b3b2-4b8c-8f36-c9b9d57941fc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional","short_name","Perka BNN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Badan Narkotika Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Narkotika Nasional
2023
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional NO. 6, jdih.bnn.go.id: 23 hlm.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional TENTANG Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Narkotika Nasional. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022; Peraturan Badan Narkotika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020. \n Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengatur mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Narkotika Nasional. Peraturan Kepala Badan ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE BNN. Ruang lingkup SPBE BNN meliputi: a. Tata Kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; d. penyelenggara SPBE; dan e. pemantauan dan evaluasi SPBE. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023. \n 23 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengatur tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan BNN. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Prinsip pelaksanaan SPBE meliputi efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Ruang lingkupnya mencakup tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE. Tata kelola SPBE mencakup arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Manajemen SPBE meliputi manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE BNN. Audit teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggara SPBE adalah tim koordinasi yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE BNN dan memberikan saran perbaikan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2023
ON
THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM WITHIN
THE NATIONAL NARCOTICS BOARD

HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Whereas :

that in order to realize clean, effective, transparent, and accountable governance, as well as quality and reliable public services, an electronic-based government system is needed within the National Narcotics Board;
that based on the provisions of Article 60 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 95 of 2018 on Electronic-Based Government System, every leader of central agencies has the duty to coordinate and establish policies on electronic-based government systems in central agencies;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the National Narcotics Board concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ced055ec-85ea-4047-9bfa-cfe9c9764c33","actionData","errors"]