[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ceca43bd-4bf0-4d50-8f55-790115a276d1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-08-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah","place_of_enactment","Takengon","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbk
2018
Qanun NO. 2, LD.2018/NO.46
Qanun TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintaah Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRK, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemkab. Aceh Tengah kepada masyarakat dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/871/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kab. Aceh Tengah tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Perbup Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Mo.9 Tahun 2015, Bupati mengajukan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada DPRK dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No.7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang No.12 Tahun 1985; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No.28 Tahun 1999; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No.15 Tahun 2004; Undang-Undang No.33 Tahun 2004; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Undang-Undang No.28 Tahun 2009; Undang-Undang No.12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013; Qanun Kab. Aceh Tengah No.6 Tahun 2016; Qanun Kab. Aceh Tengah No.4 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Tengah No.21 Tahun 2014. \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang: Laporan Keuangan; Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Saldo Akun; Calk. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mencakup pendapatan sebesar Rp.1.508.729.337.576,27,- dan belanja sebesar Rp.1.505.064.617.261,35,- sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 3.664.720.314,92,-. Pembiayaan terdiri dari penerimaan Rp. 21.321.402.913,56,- dan pengeluaran Rp. 2.047.042.120,00,- dengan pembiayaan neto sebesar Rp. 19.274.360.793,56,-.
Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2017 menunjukkan saldo akhir sebesar Rp. 22.988.331.108,48,-.
Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2017 mencatat pendapatan-LO sebesar Rp. 1.519.769.615.081,95,- dan beban sebesar Rp. 1.219.410.990.193,53,-, sehingga terdapat surplus/defisit-LO sebesar Rp. 298.986.249.590,42,-.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per 31 Desember 2017 menunjukkan ekuitas akhir sebesar Rp. 2.429.666.992.601,47,-.
Neraca per 31 Desember 2017 mencatat jumlah aset sebesar Rp. 2.463.231.817.917,42,-, jumlah kewajiban sebesar Rp. 33.564.825.315,95,-, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 2.429.666.992.601,47,-.
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 menunjukkan saldo akhir kas sebesar Rp. 22.988.331.108,48,-.
Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2017 memuat informasi kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Lampiran qanun ini mencakup berbagai laporan keuangan secara rinci, termasuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, daftar rekapitulasi piutang daerah, daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, daftar penyertaan modal (investasi) daerah, daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, daftar rekapitulasi aset tetap, daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan, daftar rekapitulasi aset lainnya, daftar dana cadangan daerah, daftar kewajiban jangka pendek, daftar kewajiban jangka panjang, daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Penjabaran lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2017 akan diatur dalam Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF ACEH TENGAH REGENCY
NUMBER 2 OF 2018

ABOUT

ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF ACEH TENGAH REGENCY
FISCAL YEAR 2017

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF ACEH TENGAH,

Considering : ","pdf_url","/proxy/pdf?id=ceca43bd-4bf0-4d50-8f55-790115a276d1","actionData","errors"]