[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cec0ac3f-f82b-458f-babc-5cd16625ed6c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-08-06","effective_date","2025-08-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Keterbukaan Informasi Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keterbukaan informasi publik
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/No.1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Keterbukaan Informasi Publik
ABSTRAK:	\n \n bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan\r\nupaya untuk mengoptimalkan pengawasan publik \r\nterhadap penyelenggaraan Badan Publik dan segala\r\nsesuatu yang berakibat pada kepentingan publik yang\r\nmenjadi bagian dari hak memperoleh informasi dan \r\nhak asasi manusia; bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus \r\ndilaksanakan secara bersih, terbuka dan bertanggung\r\njawab berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan \r\nyang baik; bahwa untuk menjamin kepastian hukum sehingga terwujud keterbukaan informasi publik yang mendukung pemerintahan yang baik, transparan dan\r\ndemokratis, dibutuhkan pengaturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan\r\nInformasi Publik; \r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Badan Publik, PPID, Hak dan Kewajiban, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, Informasi yang Dikecualikan, Standar Layanan, Komisi Informasi Daerah, Sengketa Informasi, Laporan dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2025. \n 43 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kudus. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Badan Publik yang baik, menjamin hak warga negara untuk mengetahui informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan Badan Publik, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan pengelolaan serta pelayanan informasi yang berkualitas.\n\nPeraturan ini mengatur mengenai ruang lingkup Badan Publik yang terdiri dari Badan Publik Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah, DPRD, BUMD, Pemerintah Desa) dan Badan Publik selain Pemerintahan Daerah (organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, serta partai politik). Badan Publik memiliki hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan memperoleh informasi dari Badan Publik lain melalui Bantuan Kedinasan. Badan Publik juga memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, membangun sistem penyimpanan informasi, membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan, dan melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. PPID terdiri dari atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, tim pertimbangan, dan petugas Pelayanan Informasi Publik. Atasan PPID bertanggung jawab membangun sistem layanan informasi, menyelesaikan keberatan, dan mewakili Badan Publik dalam sengketa informasi. PPID bertanggung jawab melaksanakan layanan informasi, menyusun laporan, dan mengelola daftar informasi publik. PPID Pelaksana membantu PPID dalam pelaksanaan layanan informasi di masing-masing Perangkat Daerah.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban Pemohon Informasi Publik dan Pengguna Informasi Publik, jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan (setiap saat, berkala, serta merta), serta informasi yang dikecualikan. Standar layanan informasi juga diatur, meliputi standar pengumuman, permintaan informasi, pengajuan keberatan, penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, pendokumentasian informasi publik, maklumat pelayanan, dan pengujian konsekuensi. Selain itu, diatur pula mengenai Komisi Informasi Daerah (KID) yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi dan melakukan sosialisasi keterbukaan informasi, serta laporan dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PPID yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya PPID yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pemohon dan Pengguna Informasi Publik yang melanggar ketentuan penggunaan Informasi Publik dan pencantuman sumber Informasi Publik dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUDUS
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 1 OF 2025
on
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUDUS,

Considering / Whereas :

that Public Information Disclosure is an effort to optimize public oversight of the implementation of Public Bodies and everything that results in public interest which is part of the right to obtain information and human rights;
that the implementation of pemerintahan daerah must be carried out in a clean, open and responsible manner based on the principles of good governance;
that to ensure legal certainty so as to realize public information disclosure that supports good, transparent and democratic governance, regulation is needed;
that based on the considerations as intended in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Peraturan Daerah on Public Information Disclosure;

Bearing in Mind / Having Regard to :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cec0ac3f-f82b-458f-babc-5cd16625ed6c","actionData","errors"]