[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ceb8ed62-e2a4-419e-94d6-8932eb45a31a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2024","number","22","year","2024","published_date","2024-09-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah","place_of_enactment","Praya","theme","Pelindungan Perempuan dan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Perempuan - Perlindungan anak - Perempuan dan anak
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LD 2024 ( ): 25 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelindungan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk Tuhan dan aset bangsa yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi hak asasinya oleh Negara, hukum dan pemerintah untuk mendapatkan kesejahteraan hakiki sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nb. bahwa perempuan dan anak memerlukan pelindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, dan penelantaran, perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkewajiban untuk memberikan pelindungan terhadap perempuan dan anak;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebijakan pelindungan perempuan dan anak yang ditetapkan pemerintah dan pemerintah provinsi sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Perempuan dan anak. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016; UU Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021. \n Dalam Perda ini diatur mengenai Pelindungan Perempuan dan anak yang menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan. Ruang lingkup perda meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Perempuan, Pemenuhan hak Anak, dan Pelindungan khusus Anak. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024. \n Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pelindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, dan penelantaran. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 3 Tahun 2009) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan pelindungan perempuan dan anak. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas diri, partisipasi di berbagai bidang, dan peningkatan kompetensi. Pelindungan perempuan meliputi peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan kebutuhan khusus, pencegahan dan pelindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta pelindungan dalam situasi bencana. Pemenuhan hak anak mencakup hak sipil dan kebebasan, pembinaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi. Pelindungan khusus anak diberikan dalam berbagai situasi seperti situasi darurat, korban perkawinan anak, berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi, korban eksploitasi, penyalahgunaan narkoba, pornografi, HIV/AIDS, penculikan, kekerasan fisik/psikis, kejahatan seksual, jaringan terorisme, penyandang disabilitas, perlakuan salah dan penelantaran, perilaku sosial menyimpang, dan korban stigmatisasi.","transitional_provisions","1. UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan Pelindungan perempuan dan anak dan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.\n2. Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 2 (tahun) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.\n3. Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah diselenggarakan oleh satuan kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL LOMBOK REGENCY
THE PROVINCE OF NUSA TENGGARA BARAT

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL LOMBOK REGENCY
NUMBER 22 OF 2024
on
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL LOMBOK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that women and children are God's creatures and national assets that must be protected, respected, and fulfilled their human rights by the State, law and government to obtain essential welfare as stated in Pancasila and the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that women and children require protection from various forms of violence, exploitation, child marriage, and neglect, there is a need for strategic efforts from the Regional Government and other parties who are obliged to provide protection for women and children;
that the Regional Regulation of Central Lombok Regency Number 3 of 2009 concerning the Protection of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ceb8ed62-e2a4-419e-94d6-8932eb45a31a","actionData","errors"]